Nelayan Kecil Diusulkan Terima Bantuan VMS Jelang Lebaran
- EMedia.DPR.go.id
VIVA Jakarta – Pemerintah didorong untuk memberikan perhatian lebih kepada nelayan kecil menjelang Lebaran 2026, seiring penerapan kebijakan Vessel Monitoring System (VMS) di sektor perikanan nasional.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan sebagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan bagi nelayan kecil.
“Output dari kebijakan VMS ini adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ayok kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu, untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita,” ungkap Alex.
Usulan itu disampaikan politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja, yang membahas pengamanan harga serta kesiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Heriadi atau Titiek Soeharto bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman. Hadir dalam rapat antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf, serta Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajaran.
Sebagai informasi, VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib dipasang pada kapal berizin pusat, umumnya kapal di atas 30 gross ton (GT) atau kapal eks daerah yang bermigrasi izin.
Sistem ini berfungsi untuk melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Selain meningkatkan aspek keselamatan melalui fitur alarm, VMS juga mendukung efisiensi operasional serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.
Hingga April 2025, tercatat sebanyak 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 kapal yang mengantongi izin pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Alex juga mengapresiasi langkah Menteri KKP yang memberikan jaminan percepatan perizinan bagi pelaku usaha perikanan yang akan memasang VMS.
“Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS, tentunya akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap,” ungkap Alex yang juga menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
