Beras Terancam Langka, Pemerintah Didesak Bertindak Cepat Benahi Tata Niaga Secara Total!
- Antara FOTO
VIVA Jakarta — Dugaan kecurangan peredaran beras masih jadi perhatian dari kalangan DPR RI. Pemerintah diminta memperbaiki tata Kelola dan tata niaga beras yang masih banyak persoalan sistemik.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengatakan penting penegakan hukum dalam persoalan ini. Sebab, penegakan hukum jadi bagian penting dalam menjaga integritas distribusi pangan dan perlindungan konsumen.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus ini mesti jadi pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan tata niaga beras.
“Penegakan hukum sangat penting. Tapi, jangan sampai dilakukan secara parsial dan menimbulkan ketakutan di lapangan. Kita butuh solusi struktural, bukan hanya respons insidental,” kata Slamet, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Anggota DPR Fraksi PKS Slamet.
- Dok. PKS
Menurut dia, saat ini banyak pelaku usaha beras khususnya penggilingan dan distributor menahan produksi serta pasokan. Cara itu karena khawatir praktik pencampuran beras (mixed rice) yang selama ini mereka lakukan demi menjaga mutu justru dikriminalisasi.
Padahal, praktik seperti itu lazim dilakukan untuk menjaga konsistensi kualitas produk di pasaran. “Tanpa kejelasan aturan, pelaku usaha menjadi ragu untuk mendistribusikan stok. Ini sangat berisiko," lanjut Slamet.
