Beras Terancam Langka, Pemerintah Didesak Bertindak Cepat Benahi Tata Niaga Secara Total!

Dia khawatir jika persoalan ini dibiarkan berlarut, publik bisa menghadapi kekosongan stok beras di pasar retail, terutama di kota-kota besar. 

"Akibatnya bukan hanya gangguan rantai pasok, tapi bisa memicu kepanikan dan lonjakan harga di tingkat konsumen,” ujar Slamet.

Maka itu, ia pun mendorong keterlibatan aktif Kemenko Perekonomian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk segera duduk bersama membenahi sistem tata niaga beras secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya partisipasi asosiasi pengusaha penggilingan, koperasi petani, dan lembaga perlindungan konsumen. Harapannya agar kebijakan yang dihasilkan bisa mencerminkan keadilan dan realitas di lapangan.

“Pemerintah perlu segera menyusun definisi operasional tentang mixed rice, termasuk batasannya. Kita harus membedakan dengan jelas mana yang merupakan optimalisasi mutu dan mana yang termasuk kecurangan," kata Slamet

"Jangan semua disamaratakan dan akhirnya menakuti pelaku usaha yang justru sedang menjaga ketersediaan pangan nasional,” sebutnya.

Kemudian, ia menyampaikan bahwa kebijakan pangan nasional mesti menjamin tiga prinsip utama: petani terlindungi, pelaku usaha tidak dikriminalisasi secara serampangan, dan konsumen mendapatkan produk bermutu dengan harga wajar.

Halaman Selanjutnya

Kata dia, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR akan mendorong penelusuran mendalam terhadap persoalan ini. Upaya itu termasuk kemungkinan menghadirkan kementerian/lembaga terkait dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.