Pemblokiran Rekening Nganggur Bikin Resah, PKS: Jangan Biarkan Rakyat Babak Belur
- Dok. PKS
Jakarta, VIVA — Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama perbankan nasional terkait pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant account jadi sorotan. Kebijakan itu menuai kritik karena tak ada komunikasi publik yang memadai.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menyampaikan penguatan pengawasan sistem keuangan memang penting. Namun, ia mengingatkan tak boleh dilakukan secara membabi buta hingga merugikan rakyat kecil.
“Kami mendukung upaya menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kejahatan seperti pencucian uang. Tapi, kebijakan ini jangan dijalankan membabi buta tanpa komunikasi yang memadai," kata Kholid, dalam keterangannya dikutip pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Dia bilang jangan sampai rakyat menabung susah payah tapi malah 'babak belur' dengan kebijakan itu.
"Jangan sampai rakyat yang menabung dengan susah payah malah dihukum. Jangan biarkan rakyat babak belur oleh kebijakan yang tidak berpihak,” jelas Kholid.
Pun, dia menuturkan memang benar rekening pasif berpotensi disalahgunakan dalam praktik kejahatan keuangan. Namun, penegakan aturan tak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara, terlebih kelompok rentan seperti buruh, petani, pelaku UMKM, lansia, dan buruh migran.
“Jangan sampai niat memberantas satu kejahatan justru membuat jutaan rakyat merasa terhukum. Negara ini bukan hanya untuk elite dan regulator, tapi juga untuk seluruh rakyat,” jelasnya.
