Pengalihan Status Penahanan oleh KPK Sah Secara Hukum, Kata Eks Jubir

Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Sumber :
  • VIVA Jakarta/Edwin Firdaus

VIVA Jakarta – Pengalihan status tahanan terhadap mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK menjadi tahanan rumah, menuai reaksi publik. Namun pengalihan status tahanan tersebut ternyata sah secara hukum. Begitu dijelaskan mantan Jubir KPK yang juga advokat, Febri Diansyah.

img_title Ikadin Nilai Pengaturan Penyadapan Harus Dimasukkan ke dalam KUHAP

Dasar hukum dari pengalihan status tahanan eks Menag Yaqut adalah Pasal 108 ayat (11) KUHAP baru.

“Sepanjang tidak ada transaksional di balik tindakan pengalihan penahanan, hal tersebut merupakan tindakan yang sah secara hukum,” kata Febri dalam keterangannya.

img_title Menag Bicara Tiga Kekayaan Santri: Ilmu, Adab, dan Hikmah

“Tindakan tersenut sebenarnya sudah dikenal sejak KUHAP lama di tahun 1981 dan juga KUHAP baru 2025. Ada tiga jenis penahanan, mulai dari penahanan rutan, tahanan kota dan rumah,” jelasnya.

Reaksi publik terhadap keputusan KPK mengalihkan tahanan terhada eks Menag Yaqut, lantaran sejak KPK berdiri memang tidak pernah melakukan hal itu. Meski bila kebijakan itu diambil, bukan sesuatu yang salah.

img_title MAKI dan ARUKKI Koordinasi, Siap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI

“Jika saat ini KPK memiliki kebijakan hukum yang berbeda, saya pikir hal tersebut sah sepanjang ada penjelasan yang cukup, tidak terkesan tertutup, dan berlaku untuk semua atau tidak bersifat privilege untuk orang tertentu saja,” tegasnya.

Febri menyoroti pergeseran paradigma sistem pemidanaan setelah berlakukan KUHP dan KUHAP baru pada awal 2026. Di mana pendekatan hukum lebih menekankan pada aspekrehabilitatif dan restoratif. Tidak semata-mata retributif atau pembalasan.

Pertanyaannya, apakah kebijakan KPK terhadap eks Menag Yaqut tersebut didasarkan pada perubahan paradigma tersebut. 

“Kita belum tahu karena sejauh ini belum ada penjelasan resmi yang menyebutkan pertimbangan tersebut. Kita tunggu penjelasan resmi dari KPK,” ujarnya.

Menurutnya KPK perlu membuka ruang diskusi dengan publik, untuk menampung pandangan-pandangan terkait pengalihan status tahanan eks Menag Yaqut. Bahwa ada perbedaan pendapat, menurutnya wajar. Tidak boleh ada yang merasa paling benar.

Prinsip kehati-hatian juga diingatkannya, terutama dalam upaya paksa seperti penahanan. Ini merujuk Pasal 100 ayat (5) KUHAP. Yang mana penahanan dilakukan bila ada potensi merusak barang bukti atau melarikan diri. Penahanan sebelum putusan pengadilan harus hati-hati. Sebab dampaknya pada hak asasi seseorang itu sangat besar.

Halaman Selanjutnya
img_title