Tekan Subsidi BBM, Legislator Dorong Percepatan Kendaraan Listrik
- ANTARA FOTO/Yudi Manar/tom.
VIVA Jakarta – Di tengah situasi geopolitik di Timur Tengah yang memanas, persoalan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perbincangan hangat, sebab harga yang terus melonjak. Di Indonesia, dorongan untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik semakin menguat, sebagai upaya mengurangi ketergantungan negara terhadap BBM bersubsidi.
“Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite. Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” kata Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, dalam keterangannya.
Ketegangan di Timur Tengah memberi dampak pada distribusi energi global, terutama saat Iran mengawasi secara ketat Selat Hormuz. Sebab jalur it adalah jalur utama distribusi minyak dunia. Kondisi di jalur itu membua harga minyak naik, tetapi membuat beban energi nasional juga makin besar.
“Dengan demikian, salah satu opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik,” katanya.
Menurut Bambang, infrastruktur kendaraan listrik di Tanah Air memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Itu bisa dilihat juga dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.
“Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Sedangkan untuk operasional, kendaraan listrik jauh lebih efisien. Dari diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik sekitar Rp1.600 per kwh lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
“Ketika masyarakat mulai beralih, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dan beban APBN ikut berkurang,” ujarnya.
Bambang mengatakan, Komisi XII DPR mendorong regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Baik itu skema insentif, pajak serta dukungan fiskal lainnya. Transisi energi, menurutnya penting untuk keberlanjutan lingkungan. Selain itu, sebagai strategi mitigasi risiko terhadap gejolak harga energi global akibat konflik geopolitik.
