Temuan BPK Jadi Alarm, DPR Minta Penguatan Cadangan Energi Nasional

Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR RI Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H.
Sumber :
  • Dok. Ist

VIVA Jakarta – Isu ketahanan energi nasional menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026.

img_title PLN IP Bangun PLTS Hybrid 4,5 MW dan BESS 9 MWh di Nusa Penida, Targetkan Produksi Listrik 8,8 Juta kWh per Tahun

Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, menyampaikan catatan penting terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya mengenai kondisi cadangan energi yang dinilai belum memadai.

Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4), tidak hanya mengesahkan sejumlah produk legislasi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR melalui penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

img_title Biodiesel B50 Jadi Taruhan Ketahanan Energi, METI Soroti Ancaman Krisis Pasokan CPO

Dari berbagai laporan yang dibahas, Cornelis memberikan perhatian khusus pada ketahanan energi nasional, terutama terkait stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dinilai masih terbatas.

“Penyampaian laporan BPK ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola energi nasional. Kami melihat pentingnya penguatan cadangan BBM dan LPG sebagai pilar stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi catatan konstruktif agar pencapaian target ketahanan energi di sektor minyak dan gas bumi dapat semakin optimal di masa mendatang,” ujar Cornelis.

img_title Pendiri Universitas Nasional Sutan Takdir Alisjahbana Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu menilai temuan BPK harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia mendorong adanya dialog yang lebih intensif dengan seluruh mitra kerja agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif, sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah.

“Kami berharap hasil audit BPK ini betul-betul diperhatikan secara serius dan jangan dianggap angin lalu. Perlu diingat bahwa ketahanan energi ini merupakan salah satu program unggulan Presiden yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tindak lanjut atas temuan ini bersifat krusial dan mendesak,” tegas Cornelis.

Menurut dia, penguatan ketahanan energi tidak hanya penting bagi sektor industri, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, langkah konkret dalam menindaklanjuti temuan BPK dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional ke depan.