Pemerintah Perkuat PP TUNAS, Lindungi Anak dari Risiko Ruang Digital
- Dok. Ist
VIVA Jakarta – Anak-anak semakin melekat dengan ruang digital. Mereka bukan lagi sekadar pengguna internet, tetapi juga mulai menjadi bagian dari aktivitas ekonomi digital. Perkembangan ini membuka peluang baru, namun sekaligus menghadirkan risiko yang kian kompleks bagi tumbuh kembang anak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Upaya itu dibahas dalam Diskusi Publik “Bersama PP TUNAS: Ruang Digital Diawasi, Anak Terlindungi” yang digelar di Bali, Rabu (29/4/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa urgensi PP TUNAS muncul dari meningkatnya berbagai risiko serius yang dihadapi anak di ruang digital, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental.
“Ruang digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memengaruhi perkembangan mental anak. Ini yang harus kita kelola bersama,” ujarnya.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Persentase siswa yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat pada periode 2015–2023. Sementara itu, percobaan bunuh diri meningkat hingga 2,7 kali lipat.
Di sisi lain, penetrasi internet nasional telah melampaui 80 persen atau sekitar 229 juta pengguna. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang dominan dalam ekosistem digital. Dari sekitar 79,7 juta anak berusia 13 tahun ke atas, hampir 80 persen di antaranya telah aktif mengakses ruang digital.
“Semakin muda usia anak, semakin cepat mereka terpapar. Bahkan ada fenomena anak lahir sudah ‘punya’ media sosial karena dikenalkan oleh orang tuanya sendiri,” kata Mediodecci.
Mediodecci juga mengungkapkan temuan lapangan yang memperkuat pentingnya regulasi perlindungan anak di ruang digital. Saat mendampingi kunjungan Ibu Selvi Ananda Gibran Rakabuming selaku Pembina Seruni bersama SERUNI (Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia) Kabinet Merah Putih ke Bali pada Oktober 2025 lalu, pemerintah menemukan anak-anak sekolah dasar yang tidak hanya aktif menggunakan teknologi digital, tetapi juga telah terlibat dalam aktivitas ekonomi digital.
“Ketika kami datang ke sekolah dasar di Bali, kami menemukan anak-anak yang sangat pintar dan sudah dekat dengan teknologi digital. Bahkan mereka sudah bisa menghasilkan uang dari platform digital, seperti menjual akun Roblox,” ujarnya.
