Heboh! Politikus Golkar Blak-blakan Ngaku Sulit Dapat Uang Halal sebagai Anggota DPR
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta –Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, secara terbuka mengakui betapa sulitnya menjaga agar penghasilan seorang politikus tetap bersumber dari jalan halal.
Dalam sebuah diskusi yang digelar ICW, Senin 11 Agustus 2025, Arse bahkan jujur menyebut dirinya tak selalu blak-blakan soal asal usul uang yang dibawa pulang. Kendati begitu, ia menegaskan selalu berupaya agar pendapatan tersebut berasal dari cara yang benar.
“Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban,” kata Arse, dikutip Selasa, 18 Agustus 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin
- Dok. Istimewa
Ia menambahkan, “Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab.”
Menurut Arse, praktik korupsi sejatinya tidak hanya menyangkut kalangan politisi, melainkan juga bisa ditemukan di hampir semua bidang kehidupan. Hal itu ia rasakan sejak menjadi mahasiswa aktivis.
“Bahkan sejak mahasiswa itu, saya yang berasal dari aktivis selalu bilang, sejak kita menjadi mahasiswa yang aktif di intra-kampus maupun ekstra kampus, pertanggungjawaban keuangan itu enggak pernah beres itu,” ujarnya.
“Itu kita bawa sampai kita bekerja itu,” imbuhnya.
Lebih jauh, sebagai legislator dua periode, Arse tak menampik bahwa dana yang digunakannya saat mencalonkan diri berasal dari banyak pihak, termasuk pinjaman pribadi.
“Ya selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” ucapnya.
Ia menekankan tidak pernah menganggap uang tersebut sebagai modal pribadi. Fokusnya hanya satu: menjalankan tugas politik sekaligus menuntaskan kewajiban mengembalikan pinjaman.
“Tapi kalau modal saya enggak lah. Saya fokus aja menjadi politisi, berusaha untuk baik,” katanya.
Karena itulah, Arse mendukung wacana penambahan sumber dana partai politik dari publik, di luar dana negara atau sumbangan korporasi. Ia mencontohkan sejumlah negara Eropa seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, hingga Australia, yang sudah menerapkan skema tersebut dengan kontribusi publik mencapai 30–60 persen.
Menurutnya, skema itu bisa diterapkan di Indonesia dengan syarat ada aturan ketat dan sanksi tegas.
“Maka saya sejak awal dengan isu pendanaan partai politik dari publik itu sangat mendukung ya. Dengan syarat kita pun, politisi itu mengubah pikiran dan tindakannya,” tutur Arse.
Ia menegaskan, jika pembiayaan partai bisa lebih sehat, maka para politisi tak lagi sibuk mencari dana tambahan, dan bisa fokus menjalankan mandat rakyat.
“Kalau ini bisa kita lakukan ya maka, saya lebih senang. Kita akan lebih berpikir bagaimana kita mewujudkan tujuan negara, bagaimana kita mewujudkan aspirasi masyarakat soal duit sudah ada yang mikir kita fokus aja sebagai anggota DPR,” pungkasnya.
