JPPI Minta Program MBG Libatkan Petani dan UMKM Lokal
- Dok. Ist
VIVA Jakarta – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memprioritaskan hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sebagai pemasok kebutuhan pangan program tersebut.
Menurut Ubaid, keterlibatan pelaku usaha lokal diperlukan agar anggaran MBG tidak hanya mengalir kepada pemasok besar dari luar daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat di wilayah pelaksanaan program.
Siswa SD sedang mengkonsumsi menu MBG.
- Antara FOTO
Ia mencontohkan, daerah yang memiliki banyak peternak ayam semestinya memprioritaskan pembelian telur dan daging ayam dari peternak setempat. Hal serupa dapat diterapkan dengan memanfaatkan hasil produksi pembudidaya ikan lele, petani sayuran, hingga petani beras untuk memenuhi kebutuhan pangan program MBG.
“Jadi tidak hanya menguntungkan pengusaha pengusaha kelas kakap saja. Supplier ayam, supplier beras, supplier segala macam itu mestinya sumber daya yang Ada di masyarakat situ, apa yang ada di lokal,” kata Ubaid dalam Podcast Jurnalist & Content Creator (JCCNetwork), Senin (12/10/2026).
Ubaid menilai, pelaksanaan program MBG saat ini masih menghadapi persoalan dalam pelokalan sistem pasokan pangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam memetakan kebutuhan bahan pangan sekaligus menyesuaikannya dengan kapasitas produksi masyarakat hingga tingkat desa.
Pemetaan tersebut dapat mencakup kebutuhan ikan, beras, telur, sayuran, dan berbagai komoditas pangan lainnya dalam periode tertentu. Apabila produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan program, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha baru agar kapasitas produksi masyarakat meningkat.
Selain memperkuat rantai pasok pangan lokal, Ubaid menyoroti pentingnya koordinasi antarsatuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurut dia, pelaksanaan program tanpa koordinasi berpotensi memicu persaingan antarpelaksana, meskipun beroperasi di wilayah yang sama.
Ia mengingatkan, ketidakselarasan pengelolaan pasokan dapat merugikan pelaku usaha lokal. Terlebih, jika kebutuhan bahan pangan justru dipenuhi dari luar daerah, padahal petani, peternak, dan UMKM setempat memiliki kemampuan untuk memasok komoditas yang dibutuhkan.
