DPR Usulkan HMP Terhadap Gibran, Wayan Ingatkan Mekanisme Konstitusi
- ANTARA
VIVA Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa hanya bermodal pertarungan politik.
Menurut dia, proses tersebut wajib berjalan di atas rel konstitusi sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Anggota Komisi III DPR RI ini, menyebut dukungan politik yang dikumpulkan DPR saja tidak cukup. Dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden harus dibuktikan secara hukum, bukan berdasarkan opini publik atau tekanan massa.
Adapun, Wayan menegaskan usulan HMP tersebut berangkat dari polemik ijazah SMA Gibran, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait penyetaraan pendidikan.
Pimpinan DPR RI telah menerima usulan HMP dari 120 anggota DPR lintas delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026). Jumlah itu merujuk pada dokumen yang ditandatangani masing-masing pengusul, salah satunya Wayan Sudirta.
Pengusul terbanyak berasal dari Fraksi PKS dengan 28 anggota, disusul Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Partai Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Partai Golkar 13 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, serta PAN 1 anggota.
“Namun, usulan itu masih harus menempuh jalan panjang. Konstitusi tidak memungkinkan pemakzulan terjadi hanya karena desakan publik atau perbedaan sikap politik,” kata Wayan melalui keterangan pada Rabu, 11 November 2026.
Langkah pertama, usulan HMP harus mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota, dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir. Pendapat DPR itu kemudian dibawa ke MK, yang punya waktu 90 hari untuk memeriksa dan memutus apakah presiden atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, DPR selanjutnya mengusulkan pemberhentian kepada MPR. MPR wajib memutuskan dalam waktu 30 hari melalui sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota, dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Lebih lanjut, Wayan mengatakan Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.
