PB Mathla’ul Anwar Kecam Kampanye LGBTQ di Ruang Publik, Minta Aparat Bertindak

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Jazuli Juwaini
Sumber :
  • Dok. Ist

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Jazuli Juwaini, mengecam aksi demonstrasi yang disertai kampanye LGBTQ secara terbuka di ruang publik. Ia menilai, ekspresi dalam kegiatan demonstrasi belakangan semakin terbuka, termasuk dengan mempertontonkan perilaku seksual sesama jenis, seperti aksi berciuman antara laki-laki di tengah kegiatan demonstrasi.

img_title Belum Miliki Merek? UMKM Jakarta Barat Didorong Lindungi Identitas dan Tingkatkan Nilai Ekonomi Produk

Menurut Jazuli, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Meski kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan nilai agama, norma kesusilaan, ketertiban umum, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

img_title Perkuat Pendidikan Hukum, PERADI Profesional Gandeng Universitas Tarumanagara

Ia juga menyayangkan adanya kampanye LGBTQ dalam agenda Women’s March Jakarta. Menurutnya, kegiatan tersebut sejatinya membawa pesan penguatan hak kemanusiaan dan solidaritas, baik di tingkat nasional maupun global, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

img_title DPR Usulkan HMP Terhadap Gibran, Wayan Ingatkan Mekanisme Konstitusi

Anggota MPR/DPR RI itu menilai, penyampaian orasi dan kampanye LGBTQ dalam aksi tersebut semakin disayangkan karena turut menghadirkan simbol-simbol LGBTQ yang disejajarkan atau dibentangkan bersama bendera Palestina.

“Perjuangan kemanusiaan untuk kemerdekaan Palestina adalah agenda kemanusiaan yang mulia dan harus mendapatkan dukungan luas. Sangat tidak elok apabila aksi yang membawa pesan solidaritas untuk Palestina justru dicampuradukkan dengan agenda kampanye LGBTQ. Kita sangat menyesalkan,” tegas Jazuli.

Aparat Diminta Tidak Pasif

Jazuli secara khusus meminta pemerintah dan aparat keamanan, terutama Kepolisian Republik Indonesia, agar tidak bersikap pasif terhadap fenomena kampanye LGBTQ di ruang publik.

Ia mendorong aparat meningkatkan pengawasan terhadap setiap kegiatan publik. Apabila ditemukan aktivitas yang melanggar ketentuan hukum, mengganggu ketertiban umum, atau mempertontonkan perilaku seksual yang bertentangan dengan peraturan, aparat diminta mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai aparat justru membiarkan kampanye LGBTQ semakin terbuka dan ekspresif di ruang publik. Pemerintah dan aparat harus melakukan penilaian secara cermat terhadap kegiatan yang diajukan. Jangan memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, termasuk tindakan mempertontonkan perilaku seksual secara terbuka, harus ada tindakan tegas dan terukur,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
img_title