Peran Megawati, Konstitusi vs Rakus Kekuasaan
- PDIP Jatim
Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa. Ini pertarungan ketika konstitusi berhadapan dengan kerakusan kekuasaan, yang merusak.
Prof. Didik J Rachbini, PhD
Rektor Universitas Paramadina
Dalam kisruh kekuasaan saat ini, jangan lupa peranan Megawati, yang berhail mencegah rakus kekuasaan hendak menjebol konstitusi untuk berkuasa tiga periode. Asal sebab mulanya adalah tahun 2022 tiba-tiba muncul wacana mengubah konstitusi batas periode kepresidenan menjadi tiga perioda. Alasannya karena polularitas tinggi, Jokowi hebat dan rakyat mencintainya. Semua tahu di balik itu, Jokowi secara tidak langsung lewat menteri-menterinya mewacanakan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Untuk itu cara mewujudkannya secara legal adalah menjadi penumpang gelap dari rencana MPR RI untuk amandemen UUD 1945. Saya menjadi anggota Komite Kajian Ketatanegaraan, yang anggotanya separuh mantan anggota DPR dari berbagai partai, intelektual dan para guru besar berbagai bidang. Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu. Kekuasaan Jokowi sangat kuat ketika itu dan sangat mudah menggangeng partai politik di DPR/MPR untuk mewujudkan wacana 3 periode tersebut.
Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, maka kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti. Suara PDIP melalui Adian Napitupulu pada Oktober 2023 menyampaikan bahwa Jokowi retak dan benci Megawati terkait dengan penolakan terhadap rencana mengubah konstitusi masa jabatan presiden 3 periode tersebut, yang teselip di baliknya adalah rakus kekuasaan Jokowi yang sangat populer ketika itu. Puan Maharani membantah bahwa Jokowi pernah mengajukan permintaan tersebut kepada Megawati. Ini biasa basa-basi politik, yang tidak boleh dibaca vebal dan dangkal. Jokowi beberapa kali membantah secara terbuka dan menyatakan akan tetap mematuhi konstitusi. Kalau ini tidak perlu dibaca secara mendalam, semua sudah cukup tahu itu adalah tipu daya dan kebohongan besar, yang dilakukannya terus-menerus selama berkuasa. Bantahan terbuka dari seoang bernama Jokowi sudah tidak bisa dipercaya, sudah pasti palsu dan bohong besar. Publik memang bertahun-tahun tertipu, tetapi di akhir kekuasaannya banyak yang sudah tahu bahwa Jokowi adalah presiden pembohong besar. Yang dikatakan lain dengan yang dikerjakannya.