Penjelasan Sri Mulyani Usai Rumah Dijarah Massa

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • VIVA

VIVA Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara pasca aksi penjarahan yang dilakukan sekelompok massa, di kediaman pribadinya. Sri Mulyani menyebut, membangun Indonesia tidak mudah dan butuh jalan terjal.

img_title Studi di Jepang Ungkap Lingkungan Jalan yang Teduh dan Terasa Tertutup Bisa Bantu Tidur Lebih Nyenyak

Terhadap peristiwa penjarahan itu, Sri Mulyani mendapatkan banyak simpati dan doa dari berbagai pihak.

"Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulis Sri Mulyani, dalam akun Instagram miliknya, Senin 1 September 2025.

img_title Jutaan Akun Anak Diblokir TikTok dan Meta

"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi," jelas Sri Mulyani.

img_title 39 Tahun LippoLand: dari Pengembang Kawasan Menjadi Property Enabler di Indonesia

Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani, dikutip dari @smidrawat: 

Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini.

Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu.

Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi.

Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia.

Halaman Selanjutnya
img_title