SMK Go Global: Jalan Emas atau Sekadar Janji?
- BPMI Setpres
Oleh: Jerry Indrawan, Dosen FISIP UPN Veteran Jakarta
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi transformasi nasional. Salah satu langkah yang didorong adalah program SMK Go Global, sebuah inisiatif untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Namun, program tersebut semestinya tidak hanya dipandang sebagai jalan keluar bagi pengangguran terdidik. Lebih dari itu, SMK Go Global berpotensi menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah persaingan global.
Peluang tersebut terbuka lebar. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat, hingga 4 Oktober 2026, terdapat 212.182 peluang kerja di luar negeri yang masih terbuka bagi tenaga kerja Indonesia.
Data Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (SIP2MI) menunjukkan, dari total 287.291 posisi yang tersedia, sebanyak 75.109 posisi atau 26,14 persen telah terserap. Artinya, masih ada 73,86 persen peluang kerja yang menunggu tenaga kerja dengan kualifikasi sesuai kebutuhan.
Angka tersebut menunjukkan adanya ruang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas penempatan pekerja migran. Akan tetapi, persoalannya bukan sekadar seberapa banyak tenaga kerja yang dapat dikirim ke luar negeri.
Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan, memperoleh pekerjaan yang layak, serta terlindungi hak-haknya.
Di sinilah SMK Go Global perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Pendidikan vokasi tak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja di dalam negeri.
Dengan perencanaan yang tepat, pendidikan vokasi juga bisa jadi jalur untuk membangun tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan industri internasional tanpa mengabaikan martabat dan perlindungan manusia.
Diplomasi Keterampilan
Selama ini, pembicaraan mengenai pekerja migran Indonesia kerap berkutat pada persoalan penempatan, remitansi, dan perlindungan hukum. Hal tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan potensi strategis pekerja Indonesia dalam hubungan internasional.
Pengiriman tenaga kerja terampil dapat membuka dimensi baru dalam diplomasi Indonesia. Jika sebelumnya pekerja migran lebih sering diposisikan sebagai bagian dari mobilitas tenaga kerja, kini mereka berpeluang menjadi representasi kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas industri nasional di negara tujuan.
