SMK Go Global: Jalan Emas atau Sekadar Janji?
- BPMI Setpres
Meski demikian, manfaat tersebut tidak boleh diasumsikan akan muncul dengan sendirinya. Diperlukan kebijakan yang mendorong pertukaran keahlian, memfasilitasi kepulangan tenaga profesional, serta menyediakan ruang bagi pemanfaatan pengalaman dan kompetensi mereka di dalam negeri.
Tanpa strategi tersebut, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok tenaga kerja bagi industri negara lain. Sementara, manfaat pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas industrinya sendiri berjalan lambat.
Maka itu, ukuran keberhasilan SMK Go Global seharusnya tak berhenti pada jumlah lulusan yang bekerja di luar negeri. Tapi, ukuran bisa dilihat dari nilai tambah yang kembali kepada perekonomian nasional.
Untuk memiliki dampak strategis, SMK Go Global membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konkret. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memastikan kurikulum vokasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu menjamin proses penempatan yang legal, transparan, dan terlindungi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dapat memperkuat peran perwakilan Indonesia dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja, membangun kesepakatan dengan negara mitra, serta mengawal perlindungan warga negara di luar negeri.
Sinergi tersebut perlu diwujudkan melalui peta jalan yang terukur, bukan sekadar koordinasi administratif. Pemerintah harus mengetahui sektor apa yang membutuhkan tenaga kerja, negara mana yang membuka peluang, kualifikasi apa yang disyaratkan, serta bagaimana lulusan dapat mengakses pekerjaan melalui jalur resmi.
Kerja sama bilateral di bidang pendidikan vokasi juga dapat diarahkan pada penyelarasan sertifikasi, program magang, pertukaran instruktur, dan pengembangan fasilitas pelatihan.
Dengan pendekatan itu, hubungan antara sekolah dan pasar kerja internasional dibangun sejak tahap pendidikan. Jadi, bukan baru dimulai setelah lulusan mencari pekerjaan.
Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa orientasi global tidak membuat kebutuhan industri domestik terabaikan. Indonesia tetap membutuhkan tenaga teknis berkualitas untuk mendukung industrialisasi, hilirisasi, transformasi digital, dan transisi energi.
Maka itu, kebijakan penempatan pekerja ke luar negeri diharapkan bisa berjalan beriringan dengan strategi peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan berkualitas di dalam negeri.
Tantangan lainnya adalah mencegah lulusan menjadi sasaran perekrutan ilegal, penipuan, eksploitasi, atau praktik ketenagakerjaan yang merugikan. Penguasaan keterampilan teknis saja tidak cukup.
