Kajati Jambi
Kejati Jambi menegaskan komitmen keterbukaan informasi publik saat menerima visitasi Monev KIP 2026. Kejati siap memperkuat layanan dan sinergi dengan Komisi Informasi.
Kejati Jambi Dorong Penegakan Hukum Terpadu untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional
kabar
20 hari lalu
Kejati Jambi mendorong penegakan hukum terpadu di sektor migas untuk mencegah kerugian negara, melindungi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Kejati Jambi Rombak Jajaran, Kajati Sugeng Beri Pesan Keras soal Godaan Jabatan dan Materi
kabar
3 bulan lalu
Kajati Jambi, Sugeng Hariadi mengatakan prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi dan pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran
Terpopuler
Jakbar Siapkan Kekuatan Baru Lawan Banjir, 3 Rumah Pompa Dibangun di Daan Mogot
jakarta raya
4 Nov 2026
Pembangunan tiga rumah pompa di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, jadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sistem pengendalian banjir.
Pemain Timnas Wajib Tahu, JEC Ungkap Hubungan Ketajaman Mata dengan Performa di Lapangan
ragam
4 Nov 2026
Ketajaman mata jadi salah satu faktor penting yang tentukan kualitas permainan seorang pesepak bola. Mata jadi salah satu faktor penting tentukan kualias permainan.
Kejati Jambi menegaskan komitmen keterbukaan informasi publik saat menerima visitasi Monev KIP 2026. Kejati siap memperkuat layanan dan sinergi dengan Komisi Informasi.
Soroti Kasus Penyadapan, Anggota Komisi III DPR: Alarm Keras Bagi Sistem Keamanan Kita
kabar
4 Nov 2026
Wayan menegaskan tindakan penyadapan terhadap seorang Kepala Negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan kita.
Bapenda DKI Jakarta Bebaskan Denda Pajak Kendaraan hingga Akhir 2026, Cek Syaratnya
jakarta raya
4 Nov 2026
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan.
Selengkapnya
Terpopuler VIVA
Reaksi Prabowo setelah Disadap Listyo Sigit dan Para Jenderal Kelompok Eks Kapolri, Yusril Beberkan Perintah Presiden
Berita
4 Nov 2026
Menko Yusril membeberkan reaksi Presiden Prabowo Subianto setelah mengetahui dugaan penyadapan oleh KSP Listyo Sigit dan sejumlah jenderal terhadap Kepala Negara.
Sebelum Listyo Sigit Jadi Tersangka, Oergoseno Pernah Bocorkan Eks Kapolri Sadap Telepon Pati Polri
Berita
4 Nov 2026
Sebelum Bareskim Polri menetapkan eks Kapolri Listyo Sigit CS jadi tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. Eks Wakapolri, Oegroseno pernah bocorkan Listyo
Soal Motif Penyadapan yang Dilakukan Jenderal Listyo Sigit Cs, Kabareskrim Beri Jawaban Tak Terduga
Berita
4 Nov 2026
Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, belum mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jenderal Listyo Sigit Cs Hapus File Hasil Penyadapan Sebelum Akhirnya Jadi Tersangka, Apa Isinya?
Berita
4 Nov 2026
Mabes Polri mengungkap kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pejabat negara yang menyeret KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Bocorkan Modus Operandi Eks Kapolri Listyo Sigit CS Sadap Presiden Prabowo: Penyadapan dari 2025 hingga 2026
Berita
4 Nov 2026
Bareskim bocorkan modus operandi eks Kapolri sekaligus sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) CS menyadap telepon Presiden
Selengkapnya
Viva Partner Network
Selengkapnya
Isu Terkini
Pilihan Redaksi
Dishub DKI Tambah Kapal Sekolah Gratis di Kepulauan Seribu, Rutenya Bikin Lega Orang Tua
jakarta raya
4 Nov 2026
Penambahan layanan tersebut jadi upaya Pemprov DKI Jakarta mengatasi kendala mobilitas pelajar yang harus menyeberangi laut untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Bareskrim tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Martinus Hukom dan Ferdinand Hutahaean turut menyoroti perkara tersebut
Soroti Kasus Penyadapan, Anggota Komisi III DPR: Alarm Keras Bagi Sistem Keamanan Kita
kabar
4 Nov 2026
Wayan menegaskan tindakan penyadapan terhadap seorang Kepala Negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan kita.