Tantangan Pengelolaan BUMD Makin Kompleks, Peningkatan Kapasitas SDM Tak Bisa Ditawar Lagi

Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan membeberkan kondisi aktual BUMD di wilayahnya. Dia mengatakan BUMD di Lampung masih menghadapi tantangan klasik seperti lemahnya tata kelola, minimnya inovasi, serta ketergantungan pada suntikan APBD.

Padahal, keberadaan BUMD diharapkan menumbuhkan ekonomi lokal yang lebih baik hingga kemandirian fiskal. 

"Namun kami akui, masih belum efektif melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini menjadi tantangan ke depan  melakukan peningkatan strategi tata kelola manajemen dan juga evaluasi terhadap BUMD," ujar Mulyadi. 

Adapun, Guru Besar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Irwan Taufiq dalam paparannya mengatakan penyertaan modal daerah pada BUMD dimaknai sebagai investasi yang memberikan nilai ekonomi dan sosial. Maka itu, menurut dia. penilaian kinerja keuangan BUMD wajib dilakukan secara objektif dan berdasarkan standar yang akuntabel.

Irwan juga menuturkan tujuan pendirian BUMD harus selaras dengan tujuan investasi pemerintah daerah. Kata dia, jika ada ketidaksesuaian Pemda dengan BUMD maka dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menilai kelayakan investasi dan kinerja BUMD. 

"Karena itu, saya menyarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi yang mengatur investasi pemerintah dan BUMD," sebutnya.