Komnas HAM Minta Pemerintah Tak Berlebihan soal Pengibaran Bendera One Piece: Itu Kebebasan Berekspresi!

Jakarta - Gerakan pengibaran bendera tokoh Manga One Piece memantik kehebohan jelang peringatan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun beri tanggapan terkait polemik bendera One Piece.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kemunculan bendera One Piece merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Sebenarnya itu, kan, ekspresi simbolik warga negara yang itu dijamin di dalam konstitusi. Bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Anis di Jakarta, Rabu,.

Dia bilang negara mesti menjamin hak setiap warga negaranya. “Apalagi ini kan, di tengah bulan kemerdekaan. Mestinya bagaimana pemerintah itu memastikan masyarakat merdeka menggunakan haknya,” jelas Anis.

Maka itu, Komnas HAM menyayangkan respons berlebihan terhadap penggunaan simbol tersebut. Kata dia, respons yang berlebihan dikhawatirkan bisa jadi menghalangi masyarakat menjalankan haknya untuk mengeluarkan pendapat maupun berekspresi.

"Kami menyayangkan dan menyesalkan kalau ada pelarangan, respons yang berlebih. Kemudian, sampai ada penghapusan, penangkapan, itu tidak boleh dilakukan," jelas Anis.

Lebih lanjut, dia mengimbau agar pemerintah untuk merespons ekspresi publik secara lebih bijaksana. Kata dia, pemerintah perlu menjaga pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

“Komnas HAM mengimbau agar pemerintah tidak berlebihan dalam merespons dan kita mendorong pemerintah menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama pemerintah menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM,” jelas Anis.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece, menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT Ke-80 RI.

"Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80," kata Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Prasetyo mengaku tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun, menurut dia, hal itu akan jadi masalah saat ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan. (Ant)