92 Persen Beras Dikuasai Swasta, Haidar Alwi Desak Regulasi Baru Atasi Ancaman Mafia Pangan

VIVA Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal adanya mafia pangan yang mengendalikan beras di tanah air dinilai sebagai alarm serius bagi seluruh pihak. Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan manipulasi beras yang dimainkan mafia pangan tidak bisa dibiarkan.

“Kalau semua bergerak serentak, mafia pangan akan kehilangan ruang, termasuk bagi oknum pejabat atau oknum aparat yang mencoba bermain di balik kebijakan,” kata Haidar Alwi, Senin, 18 Agustus 2025.

Data resmi mencatat, 92 persen stok beras nasional saat ini dikuasai pihak swasta. Sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan 8 persen atau sekitar 4 juta ton dari total produksi. Kondisi ini membuat intervensi negara menjadi terbatas.

Menurut Haidar, penanganan mafia pangan tidak bisa hanya mengandalkan Presiden atau Bulog semata. Semua kementerian dan lembaga terkait harus dilibatkan, mulai dari Kementan, Kemendag, Kementerian BUMN, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri hingga Bapanas.

“Jika Presiden Prabowo sudah menyoroti langsung, berarti ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan bangsa,” tegasnya.

Teknologi, Koperasi, dan Desa Mandiri

Haidar menilai cara lama sudah tidak relevan. Ia mengusulkan pembentukan Bank Data Pangan Nasional berbasis AI dan blockchain agar transaksi beras tercatat real time tanpa bisa dimanipulasi.

Bulog juga diminta bertransformasi ke Bulog 4.0, dengan memberi QR code pada setiap karung beras sehingga jalur distribusi lebih transparan.

“Kalau distribusi sudah transparan dan digital, mafia akan kehilangan senjata utamanya: bermain di area gelap,” ujarnya.

Tak hanya itu, Haidar menekankan pentingnya koperasi pangan digital di desa agar petani bisa menjual langsung tanpa perantara tengkulak. Ia juga mendorong lahirnya Cadangan Beras Desa (CBD) Mandiri yang bisa digunakan saat harga melonjak atau panen gagal.

“Jika desa kuat dengan lumbung mandiri, mafia pangan tidak punya ruang untuk menekan rakyat,” kata Haidar.

Polri Presisi Ikut Jawab Tantangan Pangan

Dalam kerangka besar ketahanan pangan, Polri melalui program Presisi disebut ikut memberi kontribusi nyata. Program penanaman jagung di berbagai daerah terbukti meningkatkan produksi nasional hingga lebih dari 9 persen.

Menurut Haidar, langkah Polri bisa diperluas ke sektor beras. Dengan keterlibatan aparat kepolisian, jalur distribusi bisa lebih transparan dan permainan harga dapat diputus.

“Dengan pengawasan ketat Polri, jalur distribusi beras bisa lebih transparan, permainan harga dapat diputus, dan rakyat kecil akan merasakan harga yang lebih wajar,” ujar Haidar.

Ia menyebut kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai teladan polisi humanis. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi pangan rakyat.

“Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberi teladan itu,“ pungkas Haidar.