DPR Ingatkan Dampak Penutupan Alfamart dan Indomaret terhadap Lapangan Kerja

Alfamar dan Indomaret
Sumber :
  • U-Report

VIVA Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menegaskan perlunya kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan pasar tradisional tanpa mengabaikan kepastian berusaha bagi pelaku ritel modern.

img_title DPR Usulkan HMP Terhadap Gibran, Wayan Ingatkan Mekanisme Konstitusi

Pandangan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Perdagangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip pada Senin (1/6/2026).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Darmadi Durianto

Photo :
  • Dok. Istimewa

img_title PB Mathla’ul Anwar Kecam Kampanye LGBTQ di Ruang Publik, Minta Aparat Bertindak

Dalam rapat tersebut, Darmadi menyoroti pesatnya pertumbuhan jaringan ritel modern, khususnya Alfamart dan Indomaret, yang dinilainya telah berkembang secara masif di berbagai daerah.

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah gerai kedua jaringan ritel tersebut kini mencapai sekitar 46.000 unit di seluruh Indonesia. Menurutnya, ekspansi yang terus berlangsung tanpa pengaturan yang memadai berpotensi menggerus keberadaan pasar tradisional.

img_title Anas Urbaningrum Dorong DPR Bentuk Pansus untuk Audit Praktik Penyadapan

Sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap pasar rakyat, Darmadi mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI di bawah arahan pimpinan Sturman Panjaitan telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberdayaan Pasar Tradisional. RUU tersebut, yang juga memuat pengaturan terkait pasar ritel modern, kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

“Kami ingin payung hukumnya lebih kuat. Selama ini pengaturan hanya setingkat Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Daerah (Perda), sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian,” ujar Darmadi.

Meski mendukung adanya pembatasan ekspansi ritel modern, ia menyoroti kasus penutupan sementara sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah yang mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2021. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dilihat dari aspek kepastian berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7.

“Gerai-gerai yang ditutup itu sebenarnya sudah mengantongi izin resmi dan telah beroperasi selama 10 hingga 15 tahun jauh sebelum Perda tersebut diterbitkan. Ini mencederai kepastian berusaha,” tegasnya.

Darmadi mengingatkan bahwa penutupan gerai yang telah lama beroperasi dapat menimbulkan dampak luas, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, legislator asal Jakarta itu meminta Menteri Perdagangan menyiapkan jalan keluar terkait penerapan aturan tata ruang dan zonasi, termasuk ketentuan jarak minimal antara ritel modern dan pasar tradisional yang berkisar 500 meter hingga 1 kilometer.

Halaman Selanjutnya
img_title