Harris Arthur Hedar Resmi Pimpin IADIH Universitas Jayabaya 2025-2030
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta – Pengurus Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Jakarta, Jumat malam, 19 September 2025.
Pada kesempatan itu, Harris Arthur Hedar, yang juga Wakil Ketua Umum DPN PERADI, resmi didapuk menjadi Ketua Umum IADIH untuk lima tahun ke depan.
Dalam pengukuhan tersebut, turut hadir sejumlah alumni kenamaan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.
Sebut saja, Hakim Agung Yanto, Hakim Agung Soesilo, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra dan tentunya Rektor Universitas Jayabaya, Fauzie Yusuf Hasibuan.
Pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KU-IADIH/IX/2025, yang dibacakan oleh Sekretaris Umum IADIH, yang juga ketua pelaksana acara Faizal Hafied.
"Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum, pada momentum ini saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa arah kita harus beriringan dengan visi besar Universitas Jayabaya, sebagai teaching university yang unggul, universitas yang tidak hanya melahirkan sarjana berilmu, tapi insan berintegritas yang siap bersaing dalam panggung global," kata Harris dalam sambutannya.
Harris memaparkan, visi IADIH terangkum dalam empat dimensi, yakni IADIH untuk rakyat, untuk bangsa, untuk dunia dan untuk integritas.
"Untuk rakyat, kami hadir. Untuk bangsa, kami berkonstruksi. Dan dunia, kami bersuara. Dan untuk integritas, kami berdiri tegak," kata Harris.
Dalam rangka merealisasikan keempat dimensi tersebut, lanjut Harris, IADIH akan menempuh beberapa program, diantaranya menjalankan pertemuan nasional IADIH yang bertema hukum untuk semua.
Mengadakan peluncuran hukum harian untuk rakyat di kota-kota besar sebagai bentuk pengabdian nyata.
Lebih jauh, dalam kesempatan itu, Harris turut mengingatkan kalau alumni Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tidak boleh sekadar hadir, tetapi harus menjadi subjek sejarah.
"Kami tidak boleh berhenti pada prestis akademi. Gelar doktor ilmu hukum yang disandang harus menjelma menjadi tanggung jawab sejarah," kata Harris.
"Kita adalah guardian of justice. Kita adalah penjaga fairness. kita adalah pewaris nilai luhur Pancasila. Oleh sebab itu, kita harus menjadi penjaga demokrasi, pengawal konstitusi, penerang masyarakat, sekaligus benteng rakyat dari mafia hukum," ujarnya lagi.
