Pidato Prabowo di PBB Berani tapi Penuh Tantangan, Ini Analisanya
- Dok Pribadi
VIVA Jakarta – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disebut sebagai langkah diplomasi yang ambisius dan juga berani. Sebab penegasan Presiden dalam pidatonya itu, menempatkan Indonesia pada posisi yang tegas dalam situasi global saat ini, terutama menyangkut ketidakadilan.
"Secara keseluruhan, pidato Prabowo di Sidang Umum PBB adalah upaya diplomasi moral yang ambisius dan berani. Ia menempatkan Indonesia di antara suara negara-negara yang menolak rezim kekuasaan unilateral dan mendukung keadilan global," jelas pengamat hubungan internasional, Hafid Adim Pradana, dalam penjelasannya kepada VIVA Jakarta, Kamis 25 September 2025.
Prabowo Subianto pidato di Sidang Umum PBB.
- Akun X Prabowo
Hanya saja, menurut Direktur Eksekutif Renaissance Political Research and Studies (RePORT) Malang itu, tantangan terbesar dari pidato tersebut adalah pada kapasitas negara untuk menjadikannya sebagai pijakan dalam diplomasi yang lebih nyata dan konsisten. Bukan saja pada kekuatan retorika.
"Bagi Indonesia sebagai negara yang tengah memperkuat reputasinya di panggung dunia, momentum ini harus dijaga dengan tindakan-tindakan nyata yang menunjukkan bahwa suara moral itu bukan hanya gema kosong, melainkan kekuatan diplomatik yang berdaya dan kredibel," jelasnya.
Lebih lanjut, Hafid yang juga pengajar Hubungan Internasional di FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, pada tingkat retorika, Presiden menempatkan Indonesia sebagai suara keadilan global yang menolak “doktrin kekuatan”, dimana yang kuat berbuat semaunya dan yang lemah menanggung akibatnya.
"Ia secara tegas mengutip Thucydides: “the strong do what they can, the weak suffer what they must”— kemudian menyatakan bahwa PBB hadir untuk menolak doktrin demikian, dan bahwa Indonesia siap membela mereka yang lemah maupun kuat," katanya.
Target yang Disasar
Dua target yang disasar dari pidato Presiden Prabowo, menurut Hafid adalah pertama, mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang pro-multilateralisme dan pengusung keadilan internasional.
Lalu yang kedua, memperkuat citra Indonesia sebagai mediator moral dalam konflik global, khususnya isu Palestina-Israel. Ini tercermin dari kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian hingga 20 ribu pasukan bila diminta PBB.
"Prabowo tidak hanya berbicara tentang solidaritas, tetapi juga menyiratkan kapasitas aksi nyata. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia ingin tampil bukan hanya sebagai negara pendukung tetapi juga sebagai aktor operasional di ruang konflik," jelasnya.
