Anggota DPR Ingatkan Pemerintah, Utang KCIC Bisa Jadi 'Bom Waktu' bagi KAI
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta –Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendesak pemerintah segera turun tangan untuk menyelamatkan sektor perkeretaapian nasional dari tekanan keuangan berat, terutama akibat beban pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, jika PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai membayar cicilan pokok pinjaman KCIC, operasional transportasi publik vital ini bisa terganggu, bahkan berpotensi lumpuh.
“Kereta-kereta api ini sampai sekarang masih masa grace period, belum bayar cicilan pokok. Dia baru bayar bunga nih, belum bayar cicilan pokok. Kalau kemudian dia bayar cicilan pokok, maka udah hampir dipastikan di bom waktu, seperti yang dikatakan direktur utama kereta api,” kata Darmadi kepada wartawan, Kamis, 23 Oktober 2025.
Kereta cepat Whoosh
- Dok. KCIC
Menurut Darmadi, dampak berhentinya layanan kereta api akan luar biasa besar karena moda transportasi ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan roda ekonomi nasional.
“Bisa dibayangkan kalau kereta api berhenti beroperasi, bisa dibayangkan akan terjadi masalah besar nasional di Indonesia. Karena 500-an juta orang tergantung sama kereta api setiap tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap hari terdapat sekitar 1,5 juta penumpang yang menggunakan layanan KAI untuk beraktivitas, sehingga keberlangsungan operasional perusahaan itu tidak boleh terganggu.
“1,5 juta penumpang setiap hari yang harus dilayani. Inilah kenapa pemerintah harus hadir sesuai dengan konstitusi kita untuk menyelesaikan ini,” ucapnya.
Darmadi menilai, langkah restrukturisasi keuangan menjadi opsi paling realistis. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan negosiasi ulang dengan pihak kreditur asal Tiongkok yang menjadi mitra dalam proyek tersebut.
“Bagaimana caranya? Ini yang saya pikirkan, yang sudah pasti tidak bisa harus strukturisasi. Harus mengaju ke China, CDB, untuk bilis turun. Karena pinjamannya 90 triliun. Dari investasi sekitar 120 triliun, 75 persennya 90 triliun,” ungkapnya.
Ia menyarankan agar restrukturisasi mencakup penundaan pembayaran bunga dan cicilan pokok guna memberi ruang bagi stabilisasi keuangan perusahaan.
“Nah, ini harus dilayani. Harus minta ke China, supaya ini dilayani ke CDB China, supaya ini dilayani mungkin sekitar 7-8 tahun lebih banyak. Untuk mengurangi tekanan. Tidak usah bayar bunga, cicilan pokoknya juga dimundurin. Supaya ada tekanan terhadap keuangan yang begitu besar,” ujar Darmadi.