Sekretaris BSKDN: Standar dan Metadata jadi Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi
- Istimewa
VIVA Jakarta – Standar data dan metadata, menjadi bagian yang krusial dan penting, serta menjadi fondasi utama dalam rangka peningkatan kualitas, validitas dan integritas informasi dalam organisasi, khususnya pemerintahan. Penekanan ini disampaikan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Noudy R. P. Tendean.
Penekanan terhadap pentingnya data dan metadata tersebut, disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN pada Jumat, 5 Desember 2025.
Noudy menjelaskan, kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Kompleksitas isu strategis saat ini, jelas Noudy, menuntut adanya keseragaman format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja.
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut untuk menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy.
Lebih lanjut dipaparkan oleh Noudy, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan. Baik itu definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
Standar internal juga lanjut dia, bisa diperkuat. Kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Dia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.
“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," tambahnya,
Untuk itu, dia mengajak semua unit kerja agar memanfaatkan sosialisasi ini untuk penyamaan persepsi. Tegas dia, penguatan tata kelola data bukan saj tugas pengelola data, tapi tanggungjawab kolektif semua jajaran BSKDN.
