AGTI: Bea Cukai Makin Progresif Mendukung Kelancaran Bahan Baku Industri Tekstil

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto,
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Jakarta - Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menggelar pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Agenda pertemuan itu membahas persoalan strategis penguatan ekosistem industri tekstil nasional dari sektor hulu hingga hilir.

img_title DXI Genap 20 Tahun, Gebrakan Baru Siap Mengubah Dunia Adventure

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menjelaskan pihak Bea dan Cukai merespons positif masukan yang disampaikan pelaku industri. Kata dia, masukan itu khususnya terkait kelancaran pasokan bahan baku bagi perusahaan tekstil dan garmen.

Menurut Anne, pihak Bea dan Cukai memahami karakteristik kawasan berikat yang sebagian besar diisi oleh perusahaan berorientasi ekspor. Selain itu, karakteristik perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga perlu dukungan regulasi yang sederhana dan adaptif.

img_title 30 Kontainer Dibongkar, Bea Cukai Temukan Beras dan Garam di Balik Impor Bahan Kimia

“Bea dan Cukai saat ini bergerak semakin progresif, transparan, terbuka, dan berbasis digital,” kata Anne, dalam keterangannya, dikutuip pada Kamis, 11 Desember 2025.

Dia juga menyampaikan pentingnya peran Bea dan Cukai bersama kementerian terkait urusan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri. Menurut dia, kebijakan teknis seperti rekomendasi impor dan perizinan, mestinya bisa disusun berdasarkan kapasitas produksi riil.

img_title Bea Cukai dan BAIS TNI Gagalkan Peredaran 19 Ribu Botol Miras Berpita Cukai Palsu Senilai Rp12,55 Miliar di Bali

Kata Anne, bukan sekadar kapasitas terpasang agar tak memicu kelangkaan pasokan pada sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.

Pun, terkait kebutuhan bahan baku, Anne mengatakan impor juga masih menjadi keharusan untuk sejumlah komoditas yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Anne pun mencontohkan, Indonesia bukan negara penghasil kapas. Dengan demikian, kapas tak bisa dihindari. Begitu juga misalnya untuk bahan baku poliester.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti maraknya praktik thrifting yang dinilai berpengaruh terhadap industri dalam negeri. Anne mengatakan perlu sinergi antar-kementerian dalam menangani persoalan itu agar tak terjadi tumpang tindih kebijakan. Dengan demikian, bisa tetap menjaga iklim impor yang sehat.

“Kami tidak menolak impor. Yang kami dorong adalah pemberdayaan produsen dalam negeri agar terus tumbuh, sembari tetap membuka ruang impor sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

Kemudian, dia juga berharap dengan audiensi ini terbangun koordinasi lintas kementerian yang semakin kuat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Selain itu, kebijakan dengan berbasis data faktual, serta bisa perkuat kemandirian serta daya saing industri tekstil dan garmen nasional di tingkat global.