Mahfuz Sidik Singgung Kemampuan APBN Hadapi Dampak Terburuk Perang di Timur Tengah
- Bid Hubungan Media Partai Gelora
VIVA Jakarta – Perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, memberi dampak pada perekonomian dunia. Apalagi bila perang di Kawasan Teluk tersebut semakin meluas dan eskalasinya meningkat.
Di Indonesia, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, mempertanyakan APBN kita untuk mengantisipasi ini. Terutama bila nanti harga minyak mentah dunia menembus USD 200 per barel.
“Apakah BBM kita bisa bertahan dengan sistem subsidi, apabila 2-3 bulan ke depan misalnya, perang semakin meluas. Bagaimana dampaknya pada APBN kita?” kata Mahfuz, dikutip VIVA Jakarta, Senin 6 April 20226. Hal itu ditegaskan Mahfuz dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Perang Akan Segera Berakhir?, Membaca Skenario End-War Game dan Situasi Paska Perang (Aftermath) Antara AS-Israel dan Iran'.
Harga minyak tersebut bisa menyentuh USD 200 per barel, menurutnya bila jalur distribusi energi terganggu. Tidak saja Selat Hormuz seperti sekarang. Tetapi juga Selat Bab el Mandeb dan Laut Merah.
“Dunia akan menderita, tidak hanya Indonesia. Dunia akan mengalami krisis energi dan dunia akan mengalami depresi ekonomi yang sangat kuat,” ujarnya.
Kondisi demikian juga akan berdampak pada sektor lain, pangan dan pertanian contohnya. Bila terjadi demikian, bencana kelaparan global juga menurutnya bisa memungkinkan terjadi. Kondisi ini akan susah ditanggulangi oleh negara.
“Ini akan menjadi bencana global. Tidak akan mampu ditanggung oleh negara sebesar dan sekuat apapun,” katanya.
Untuk itu, ia menyoroti kemampuan APBN 2026 mengantisipasi dampak terburuk. Mengingat saat ini dengan kenaikan harga BBM saja, sudah menguras cadangan devisa yang tidak sedikit.
“Kenaikan harga BBM sekarang ini sudah menguras cadangan devisa kita. Dan kalau perang ini misalnya berlanjut sampai 6 bulan ke depan, maka sebagaimana banyak negara lain, APBN kita juga tidak akan mampu menutup ini,” katanya.
Politisi yang sempat menjadi Ketua Komisi I DPR RI periode 2010-2017 itu, menjelaskan bahwa perang yang terjadi saat ini tidak diketahui pasti kapan berakhir. Untuk itu, menurutnya penting bagi pemerintah memberikan gambaran secara gamblang ke masyarakat luas.
