DPR Ingatkan Pemerintah: Pelayanan Haji Tak Boleh Asal-asalan
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M kembali menuai sorotan. DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang persoalan lama yang kerap muncul setiap tahun.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa kesiapan haji tidak boleh hanya sebatas rencana di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan nyata bagi jemaah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, Selly menemukan sejumlah persoalan klasik yang kembali terulang, salah satunya terkait akomodasi jemaah yang dinilai belum memenuhi standar.
Ia menyebut terdapat hotel jemaah dengan jarak hingga 13 kilometer dari Masjidil Haram, jauh melampaui batas ideal 4–5 kilometer yang sebelumnya telah disepakati.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas dasar seperti tempat wudu juga ditemukan dalam kondisi tidak layak dan berisiko membahayakan.
Masalah lain juga ditemukan pada sektor katering yang belum terintegrasi dengan baik. Selly mengingatkan, dengan pengalaman panjang Indonesia dalam penyelenggaraan haji, persoalan mendasar seperti ini seharusnya tidak lagi terjadi.
Di sisi logistik, distribusi koper jemaah disebut berjalan lambat dan masih jauh dari target. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap kesiapan sistem layanan secara keseluruhan.
Tak hanya itu, kesiapan maskapai nasional Garuda Indonesia juga turut disorot, khususnya terkait armada dan kualitas layanan konsumsi selama penerbangan.
“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka, apalagi mayoritas jemaah adalah lansia,” terangnya.
Di tengah dinamika kawasan Timur Tengah, Selly menilai pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi eskalasi konflik. Ia mendorong adanya protokol evakuasi yang jelas serta penetapan zona aman bagi jemaah Indonesia di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
