Pemerintah Perlu Hati-hati soal Kebijakan Harga BBM, Ini Alasannya
- Fikri Halim
VIVA Jakarta – Pemerintah dianggap perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Sebab, kebijakan mempertahankan harga ditengah lonjakan harga minyak mentah global untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, namun perlu diwaspadai dampaknya bagi ketahanan energi nasional.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, dengan asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar US$70 per barel ke harga rata-rata saat ini, pergerakan hariannya mendekati harga minyak Brent.
Jika merujuk pada harga minyak jenis Brent dikurangi sekian persen, kira-kira sudah ada selisih dengan asumsi ceteris paribus artinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan sama dengan asumsi di APBN 2026. Hasilnya, paling tidak masing-masing produk BBM ada selisih harga jual Rp5.000-Rp9.000 per liter dibanding nilai keekonomiannya.
Menurut Komaidi, ini bukan masalah subsidi-nya, tetapi ini masalah keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi.
"Kalau subsidi nanti bisa diselesaikan dengan mekanisme kompensasi, tetapi yang jauh lebih mengkhawatirkan di dalam konteks ketahanan itu adalah ada nggak uangnya Pertamina untuk mengadakan di hari-hari ke depan atau bulan berikutnya,” ungkap Komaidi saat diskusi bertajuk “Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
Komaidi melanjutkan, berdasarkan data terakhir volume penjualan BBM nasional yang mencapai kisaran 80 juta kiloliter per tahun, dengan market share sekitar 88-90 persen, penjualan BBM Pertamina satu tahun sekitar 72 juta-75 juta kiloliter atau kira-kira 200 ribu kiloliter per hari.
Jika volume penjualan BBM Pertamina dikalikan Rp 5.000-Rp9.000, maka perlu tambahan dana sekitar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per hari atau satu bulan mencapai Rp60 triliun.
“Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya,” kata dia.
Komaidi mengatakan jika Pertamina tidak bisa mengadakan pasokan BBM, sementara market share-nya hampir 90 persen, maka enggak akan ada BBM di dalam negeri. Ini yang membuat pemerintah perlu hati-hati di dalam mencermati kondisi yang ada atau kemudian memberikan kebijakan.
