Singgung Motor Trail BGN, Charles Honoris Usul Negara Gratiskan BPJS Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.
Sumber :
  • EMedia DPR RI

VIVA Jakarta –Usulan agar negara menanggung seluruh iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat di DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai skema pembiayaan yang berlaku saat ini masih menyisakan persoalan, terutama dalam pendataan dan klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi.

img_title Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna

Gagasan itu disampaikan Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Pernyataan tersebut kemudian ramai beredar melalui sejumlah potongan video di media sosial.  

Menurut Charles, mekanisme pengelompokan peserta berdasarkan kondisi ekonomi kerap menimbulkan persoalan di lapangan. Akurasi data dinilai masih menjadi kendala, termasuk potensi masyarakat yang semestinya menerima bantuan justru tidak terakomodasi.

img_title DPR Siapkan Empat RUU untuk Dibahas, Keamanan Siber hingga Perampasan Aset Masuk Agenda

Ia berpandangan, pembiayaan penuh oleh pemerintah dapat memangkas kerumitan administrasi sekaligus memperluas jangkauan layanan kesehatan secara lebih merata.

“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles saat rapat, dikutip Jumat.

img_title Budiman Bandingkan Agenda-agenda Prabowo dengan Presiden Brazil Lula, Apa Kesamaannya?

Charles juga menilai dari sisi fiskal, pemerintah memiliki kemampuan untuk menanggung beban tersebut. Ia membandingkan kebutuhan anggaran program itu dengan belanja negara pada program lain yang menurutnya menyerap dana sangat besar. Sejumlah media menyebut Charles menyinggung program Makan Bergizi Gratis dalam argumennya.  

“Mampu pak, program lain (MBG) malahan dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat” kata Charles kepada Menkes, Budi Gunawan.  

Ia menegaskan, perdebatan soal skema pembiayaan BPJS Kesehatan seharusnya mulai diarahkan pada perencanaan yang lebih menyeluruh agar kepesertaan bisa dijamin sepenuhnya oleh negara.

“Jadi saya sarankan sekali lagi , daripada kita berdebat soal ini terus-menerus ini nggak selesai. Lebih baik pemerintah merencanakan kedepan, bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara” tegas dia.