Pasokan Batu Bara PLN Terancam, DPR Nilai Tata Kelola ESDM Bermasalah

Foto udara aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa

VIVA Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Kementerian ESDM terkait tata kelola batu bara nasional. Kritik tersebut muncul setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan listrik nasional tetap aman meski PT PLN masih membutuhkan tambahan 18-20 juta ton batu bara pada 2026.

img_title Pemerintah Pastikan Populasi Utama Badak Jawa Tetap Berada di Ujung Kulon

Menurut Gunhar, kondisi tersebut justru memperlihatkan lemahnya perencanaan dan tata kelola sektor energi yang dijalankan pemerintah, khususnya dalam kebijakan produksi batu bara dan pemenuhan kebutuhan domestik.

“DPR sejak awal sudah mengingatkan dampak kebijakan pengurangan RKAB produksi batu bara hingga sekitar 40 persen. Kami sudah mengingatkan potensi turunnya royalti dan PNBP, terganggunya penerimaan negara dari sektor energi, ancaman terhadap pasokan DMO untuk PLN, hingga risiko meningkatnya PHK di perusahaan tambang. Namun peringatan itu tidak direspons dengan baik,” kata Gunhar dalam keterangan yang diterima wartawan, 20 Juni 2026.

img_title Pengembangan Energi Panas Bumi juga Buka Peluang Ekonomi Baru, Tidak Saja Hasilkan Listrik

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar

Photo :
  • Dok. Istimewa

Ia mempertanyakan dasar kebijakan pengurangan produksi batu bara yang disebut bertujuan menjaga harga ekspor. Menurutnya, hingga kini pemerintah belum mampu menunjukkan manfaat konkret dari kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara.

img_title PLN IP Bangun PLTS Hybrid 4,5 MW dan BESS 9 MWh di Nusa Penida, Targetkan Produksi Listrik 8,8 Juta kWh per Tahun

“Yang kami ketahui, penerimaan royalti batu bara pada April 2026 hanya sekitar Rp22 miliar. Jadi apa sebenarnya manfaat kebijakan ini bagi negara?” tegasnya.

Gunhar menilai dampak terbesar justru dirasakan pelaku usaha pertambangan dan tenaga kerja. Pemotongan RKAB di sejumlah perusahaan disebut mencapai 70 persen, 60 persen, hingga 40 persen, yang berdampak langsung terhadap penurunan produksi dan efisiensi operasional.

“Ketika produksi dipangkas, alat berat berkurang operasinya, kontraktor kehilangan pekerjaan, dan tenaga kerja menjadi korban. Potensi PHK di sektor pertambangan sangat besar akibat kebijakan ini,” tegasnya lagi.

Menurut Gunhar, penurunan produksi batu bara pada akhirnya turut memengaruhi pasokan domestik. Hal itu terlihat dari kebutuhan batu bara PLN yang hingga kini masih belum sepenuhnya terpenuhi.

“Sekarang pemerintah mengakui PLN masih kekurangan pasokan batu bara. Ini membuktikan bahwa kekhawatiran yang disampaikan DPR sejak awal ternyata benar,” ungkapnya.

Selain itu, Gunhar juga menyoroti terbitnya Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2026 yang mewajibkan perusahaan memperoleh persetujuan Kementerian ESDM untuk melakukan pencampuran atau blending batu bara.

Halaman Selanjutnya
img_title