Pemerintah Siapkan BPGMN, 22 Pakar Dilibatkan Susun Struktur Lembaga

Menhut Raja Antoni mengunjungi Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau, Rabu (30/9/2026).
Sumber :
  • Dok. Kemenhut RI

VIVA Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto melibatkan masukan ilmuwan dan akademisi dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove di Indonesia. Menurut Raja Antoni, masukan tersebut menjadi salah satu dasar Presiden dalam mengambil keputusan.

img_title Tokoh Papua Dorong Prabowo Pertimbangkan Pimpinan DPD RI sebagai Pengganti Gibran

“Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan keputusan, beliau adalah pendengar saya katakan tadi, mendengar para ilmuwan memutuskan policy berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Riset best policy,” ujar Menhut Raja Antoni, di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove, Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Rabu (30/9/2026).

Raja Antoni mengatakan, keputusan Presiden Prabowo tersebut akan ditindaklanjuti melalui rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut diperlukan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove secara lebih serius dan terintegrasi.

img_title Muncul Usulan Wapres Pengganti Gibran dari DPD RI, Ini 4 Nama yang Dinilai Layak

Pengelolaan gambut, kata dia, juga memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Beliau mendengar langsung minggu yang lalu usulan dari para ilmuwan, para akademisi dengan data yang cukup bahwa Indonesia membutuhkan satu badan untuk secara serius mengelola gambut dan manggrove,” ujar Menhut Raja Antoni.

img_title Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Sultan Najamuddin Dinilai Tepat Kawal Asta Cita

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo, Raja Antoni mengatakan pihaknya akan menggelar workshop bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana. Forum tersebut akan membahas berbagai aspek yang diperlukan untuk mempersiapkan pembentukan BPGMN.

Para pakar akan membahas mandat lembaga, standar operasional prosedur (SOP), hingga struktur organisasi BPGMN. Pembahasan tersebut diarahkan agar lembaga yang nantinya dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Selain melibatkan 22 pakar tersebut, pemerintah juga akan mengikutsertakan ahli mangrove serta para pemangku kebijakan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Raja Antoni mengatakan seluruh hasil pembahasan nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar pembentukan lembaga baru tersebut.