JPPI Minta Program MBG Libatkan Petani dan UMKM Lokal
- Dok. Ist
VIVA Jakarta – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memprioritaskan hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sebagai pemasok kebutuhan pangan program tersebut.
Menurut Ubaid, keterlibatan pelaku usaha lokal diperlukan agar anggaran MBG tidak hanya mengalir kepada pemasok besar dari luar daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat di wilayah pelaksanaan program.
Siswa SD sedang mengkonsumsi menu MBG.
- Antara FOTO
Ia mencontohkan, daerah yang memiliki banyak peternak ayam semestinya memprioritaskan pembelian telur dan daging ayam dari peternak setempat. Hal serupa dapat diterapkan dengan memanfaatkan hasil produksi pembudidaya ikan lele, petani sayuran, hingga petani beras untuk memenuhi kebutuhan pangan program MBG.
“Jadi tidak hanya menguntungkan pengusaha pengusaha kelas kakap saja. Supplier ayam, supplier beras, supplier segala macam itu mestinya sumber daya yang Ada di masyarakat situ, apa yang ada di lokal,” kata Ubaid dalam Podcast Jurnalist & Content Creator (JCCNetwork), Senin (12/10/2026).
Ubaid menilai, pelaksanaan program MBG saat ini masih menghadapi persoalan dalam pelokalan sistem pasokan pangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam memetakan kebutuhan bahan pangan sekaligus menyesuaikannya dengan kapasitas produksi masyarakat hingga tingkat desa.
Pemetaan tersebut dapat mencakup kebutuhan ikan, beras, telur, sayuran, dan berbagai komoditas pangan lainnya dalam periode tertentu. Apabila produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan program, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha baru agar kapasitas produksi masyarakat meningkat.
Selain memperkuat rantai pasok pangan lokal, Ubaid menyoroti pentingnya koordinasi antarsatuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurut dia, pelaksanaan program tanpa koordinasi berpotensi memicu persaingan antarpelaksana, meskipun beroperasi di wilayah yang sama.
Ia mengingatkan, ketidakselarasan pengelolaan pasokan dapat merugikan pelaku usaha lokal. Terlebih, jika kebutuhan bahan pangan justru dipenuhi dari luar daerah, padahal petani, peternak, dan UMKM setempat memiliki kemampuan untuk memasok komoditas yang dibutuhkan.
“Maka pemerintah daerah itu bisa mendorong apa saja resource resource yang ada di daerah itu yang bisa dikembangkan dengan uang yang berputar di MBG ini,” kata Ubaid.
Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh SPPG di daerah terintegrasi dalam koordinasi pemerintah daerah. Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan program MBG dapat diselaraskan dengan potensi produksi lokal serta kemampuan ekonomi masyarakat setempat.
Ubaid berpandangan, pengelolaan MBG yang terkoordinasi berpotensi menghadirkan manfaat yang lebih luas. Selain memenuhi kebutuhan gizi anak, program tersebut dapat membuka akses pasar bagi petani dan peternak, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Menurut dia, pemetaan kebutuhan pangan yang tepat juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mengembangkan usaha di sektor pangan. Upaya tersebut bahkan dapat membuka peluang ekonomi bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.
Siswa antusias menyambut mobil SPPG yang membawa paket MBG
- Dok. Istimewa
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan makanan bergizi. Dampak program terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan juga perlu menjadi perhatian.
“Jadi menurut saya semua SPPG yang ada di daerah itu kalau diorkestrasi oleh pemerintah daerah bisa memberdayakan berapa pengangguran, bisa menciptakan berapa lapangan pekerjaan, bisa menumbuhkan industri industri yang baru,” tandasnya. (sdt)
