Punya Peran Penting, Pemuda Desa Diajak Terlibat Mengawal Koperasi Merah Putih

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Rusdi Ali Hanafia.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Jakarta - Keterlibatan generasi muda dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemuda tak hanya diharapkan jadi pengguna layanan koperasi tapi juga ikut memahami, mengawasi, hingga terlibat langsung dalam pengelolaannya.

img_title Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, Metranet Perkuat Digitalisasi Koperasi

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Rusdi Ali Hanafia, mengajak pemuda di desa dan kelurahan untuk mengambil peran tersebut. 

Menurutnya, koperasi yang sehat membutuhkan anggota yang memahami hak, kewajiban, serta perannya dalam menentukan arah organisasi.

img_title Patroli Dini Hari di Cibubur, 9 Pemuda Diamankan Bersama Dugaan Tembakau Sintetis

Berdasarkan dashboard Simkopdes Kementerian Koperasi per 18 November 2026, sebanyak 83.359 desa dan kelurahan telah membentuk koperasi secara kelembagaan. 

Dari jumlah itu, 30.513 di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung atau gerai hingga 100 persen. Pembangunan dan operasional gerai masih berlangsung secara bertahap dengan kecepatan berbeda di setiap daerah.

img_title 12 Ribu Masjid Muhammadiyah Jadi Basis Pengembangan Koperasi Berbasis Masjid

"KDKMP itu milik warga desa. Karena itu pemuda perlu tahu bagaimana koperasi ini diatur, siapa pengurusnya, dan bagaimana keputusannya diambil," kata Rusdi dalam keterangannya, Sabtu, 21 November 2026.

Dijelaskan Rusdi, dalam aturan perkoperasian, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pengurus dan pengawas juga dipilih dari kalangan anggota melalui forum tersebut. Dengan demikian, setiap anggota, termasuk generasi muda, memiliki hak untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, hingga memeriksa laporan koperasi.

Adapun tata kelola KDKMP telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan program koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Selain tata kelola organisasi, Rusdi menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung KDKMP. Menurutnya, masyarakat, terutama kalangan pemuda, perlu ikut memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia bilang dana desa merupakan anggaran untuk kepentingan warga desa. Dengan demikian, wajar jika pemuda ikut memastikan pemanfaatannya tepat guna dan terbuka. 

"Kelebihan KDKMP, wujudnya bisa dilihat langsung. Gerainya ada, barangnya ada, layanannya bisa dipakai warga setiap hari. Karena terlihat, warga lebih mudah ikut mengawasinya. Kalau dikelola dengan baik dan diawasi bersama, manfaatnya bisa terus berlanjut untuk desa," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
img_title