Formappi: DPR Pengecut, Tak Berani Hadapi Rakyatnya Sendiri
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta –Kritik tajam kembali dialamatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI usai aksi demonstrasi besar yang berlangsung pada Senin 25 Agustus 2025 dan Kamis 28 Agustus 2025. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai DPR bersikap tidak bijak bahkan terkesan pengecut karena memilih bungkam di tengah gelombang protes.
Menurut Lucius, selama empat hari massa mengepung kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai institusi tampil menjumpai rakyat atau sekadar memberi tanggapan resmi.
“Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur,” ujar Lucius.
Massa aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI.
- ANTARA/Mario Sofia Nasution
Ia menegaskan, inti tuntutan massa jelas ditujukan kepada DPR karena berkaitan dengan tunjangan dewan yang dianggap terlalu tinggi.
“Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat,” tegasnya.
Lucius menyayangkan sikap DPR yang justru menghindar dari massa. Ia mengungkapkan, sejumlah rapat bahkan ditiadakan agar anggota dewan tidak perlu berhadapan langsung dengan rakyat.
“Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak ‘pengecut’,” katanya.
Lucius menekankan bahwa aksi massa tersebut murni ditujukan kepada DPR, bukan kepada pihak lain. Oleh karena itu, seharusnya DPR berani bertanggung jawab dan menghadapi rakyat.
“Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru takut dengan rakyatnya sendiri. Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini. Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?” ujarnya menohok.
Ia juga mengingatkan, hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan runtuhnya legitimasi lembaga itu sebagai wakil rakyat. “Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat,” tambahnya.
