Publik Diminta Jeli, Jangan Sampai Demo DPR Dipelintir Jadi Upaya Delegitimasi Pemerintah
- ANTARA/Mario Sofia Nasution
VIVA Jakarta – Tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online dalam kerusuhan di depan Gedung DPR pada 28 Agustus 2025 menyisakan luka mendalam.
Namun di balik duka itu, muncul pula kekhawatiran bahwa peristiwa ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sah.
“Masyarakat perlu berhati-hati dalam menyikapi informasi dan narasi yang berkembang pasca peristiwa tersebut. Ada upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk menggiring opini publik seolah-olah pemerintah saat ini gagal total dan tidak memiliki legitimasi. Inilah yang disebut dengan upaya delegitimasi,” kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Jumat, 29 Agustus 2025
Aksi unjuk rasa di gedung DPR
- Antara
Haidar menjelaskan, strategi delegitimasi kerap dijalankan dengan cara menyebar disinformasi, memelintir fakta, hingga memainkan emosi publik yang sedang berduka. Menurutnya, pola ini bukan hal baru, bahkan pernah terjadi menjelang krisis 1998. Bedanya, kondisi Indonesia hari ini jauh berbeda dibanding era pra-reformasi, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun demokrasi.
“Kini, meski menghadapi tantangan global, fundamental perekonomian Indonesia relatif stabil dengan cadangan devisa yang kuat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap positif,” ujarnya.
Haidar juga menekankan perbedaan mencolok dalam kebebasan berpendapat, mekanisme check and balance, hingga peran masyarakat sipil yang kini lebih kuat.
Menurutnya, narasi yang mencoba memutar ulang suasana tahun 1998 hanyalah cara memanfaatkan luka lama demi kepentingan politik jangka pendek. Karena itu, Haidar meminta masyarakat waspada terhadap informasi manipulatif di media sosial yang kerap dimainkan oleh akun anonim atau bahkan pihak luar negeri.
“Delegitimasi terhadap pemerintah yang sah tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Ketika stabilitas politik terguncang, yang paling terdampak adalah rakyat kecil,” tegasnya.
Ia menambahkan, tragedi meninggalnya pengemudi ojol tetap harus diusut secara transparan, namun jangan sampai dijadikan bahan bakar untuk menghancurkan kepercayaan publik terhadap negara.
R Haidar Alwi
- Istimewa
Haidar mengingatkan pentingnya literasi digital dan mekanisme demokrasi yang sehat dalam menyalurkan kritik. Menurutnya, pemerintah pun harus transparan, akuntabel, dan aparat wajib bertindak profesional agar tidak membuka celah bagi pihak yang ingin membangun narasi pemerintah otoriter.
“Indonesia saat ini bukanlah Indonesia 1998. Demokrasi sudah lebih matang, ekonomi lebih kuat, dan masyarakat lebih cerdas. Jangan sampai kepentingan segelintir kelompok merusak masa depan bangsa yang telah kita bangun bersama,” pungkas Haidar.
