Prabowo Marah Aparat Berlebihan, Pakar: Strategi Politik untuk Jaga Legitimasi Pemerintah
- Instagram Prabowo
VIVA Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto kecewa dengan tindakan berlebihan aparat terkait insiden tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan yang dilindas Rantis Brimob. Prabowo minta kasus itu diusut tuntas dan pelaku mesti dihukum.
Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menganalisa omongan Prabowo yang kecewa terhadap tindakan aparat. Bagi dia, pernyataan Prabowo itu bukan sekadar ekspresi emosional kepala negara.
Dia menilai sikap Prabowo itu jadi pesan penting kepada publik. “Bukan sekadar ekspresi emosional seorang kepala negara. Dalam politik, setiap kata yang keluar dari seorang presiden adalah gestur yang sarat makna, sekaligus pesan kepada publik dan institusi yang dipimpinnya,” kata Agung dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Agung menyebut, cara Prabowo berbeda dengan kebiasaan pejabat yang biasanya defensif atau diam saat aparat melakukan kesalahan. “Namun, Prabowo memilih jalur berbeda: ia menegaskan kekecewaan secara terbuka, bahkan menekankan bahwa investigasi harus dilakukan secara tuntas dan transparan,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto
- Sekretariat Kabinet
Menurut Agung, gestur Prabowo itu mengandung dua pesan. Kata dia, pesan pertama dimaknai bahwa Presiden berdiri di pihak rakyat, bukan membela aparat yang bersalah.
"Kedua, kepada aparat kepolisian: ada garis merah yang tidak boleh dilewati. Dan, jika dilanggar, presiden sendiri yang akan mengambil sikap,” ujar Agung.
Lebih lanjut, dia meniturkan sikap Prabowo krusial di tengah defisit kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
“Dengan menyatakan kekecewaan secara terang, Prabowo membalik persepsi publik bahwa negara cenderung melindungi aparatnya sendiri,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, ekspresi kecewa tersebut juga strategi politik untuk menjaga legitimasi pemerintah. Sebab, dia menilai publik menantikan respons cepat pemerintah untuk meredam situasi.
“Dalam teori political legitimacy ala Seymour Martin Lipset, legitimasi rezim ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu merespons krisis dengan tindakan yang kredibel,” tutur Agung.
Namun, Agung juga mengingatkan publik agar menunggu realisasi pemerintah terkait kasus insiden demo ricuh yang menewaskan seorang ojol.
“Gestur politik ini baru akan bermakna jika diikuti konsistensi. Publik akan menunggu apakah janji investigasi transparan benar-benar dijalankan, atau sekadar retorika,” katanya.
