Momen Ratusan Massa Partai Berkarya Demo di Kemenkumham, Tuntut Hasil Munas Segera Disahkan
- Dok. Istimewa
Ia juga mengungkapkan kekecewaan karena permohonan audiensi tidak digubris, bahkan janji pertemuan dengan Menteri Hukum pada 22 Agustus lalu juga batal tanpa kejelasan.“Kami sudah menyurat, kemudian kami juga sudah ketemu Pak Menteri, masih juga tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya ada apa dengan Pak Menteri ini? Padahal, Berkarya ini adalah partai politik yang mendukung kebijakan dan semua program Bapak Presiden,” tegas Arham.
Lebih jauh, ia mengingatkan Supratman agar “kembali ke jalan yang benar” dengan menjalankan tugas sesuai aturan. Jika tidak, pihaknya tak segan mendesak Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.
“Kita mau mengingatkan Pak Menteri, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ada apa dengan Pak Menteri ini? Kalau memang tidak bisa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dia tidak bisa berpedoman kepada anggaran dasar-anggaran rumah tangga partai, ya lebih bagus Pak Presiden reshuffle,” kata Arham.
Menurut Arham, dugaan maladministrasi yang dilakukan satu menteri bisa merusak citra Presiden di mata publik.
“Jangan sampai perbuatan satu orang ini yang tidak benar, Pak, yang diduga telah melakukan maladministrasi, itu merusak citra Bapak Presiden yang sudah baik di mata publik,” tambahnya.
Meski demikian, Arham memastikan tujuan utama aksi tersebut semata-mata untuk mendesak pengesahan hasil Munas I Partai Berkarya.
“Targetnya adalah kita minta kepada Bapak Menteri Hukum untuk mengesahkan hasil Munas I Partai Berkarya yang telah dilakukan di Tangerang tanggal 14–16 Juli 2025 yang lalu,” jelasnya.
