Immanuel Ebenezer
Presiden Prabowo memutuskan untuk memberhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan 10 orang, Jumat, 22 Agustus 2025.
Pada Jumat 22 Agustus 2025, setidaknya ada dua agenda penting dan menjadi perhatian publik yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
KPK menciduk Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalam OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Disebut Tak Pandang Bulu soal Korupsi
kabar
1 hari lalu
OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel jadi peringatan agar semua pejabat berhati-hati dan jaga integritas dalam menjalankan tugas negara.
Istana mengungkapkan sikap Presiden Prabowo Subianto tak memperlihatkan reaksi terkejut secara berlebihan atas OTT yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK.
Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK!
kabar
1 hari lalu
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini yang diamankan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, pada Rabu malam 20 Agustus 2025.
Terpopuler
Kaltim Bisa Jadi Percontohan Nasional, Gratispol Kurangi Backlog Perumahan 250 Ribu Unit
kabar
23 Agu 2025
Rumah adalah kebutuhan mendasar rakyat yang setara dengan pangan dan sandang. Angka backlog perumahan di Kaltim sudah mencapai 250 ribu unit sehingga jadi perhatian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan 10 orang, Jumat, 22 Agustus 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Mempawah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Pati, Sudewo, terkait kasus korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Keduanya yakni Ilham Akbar Habibie dan Lisa Mariana
Selengkapnya
Terpopuler VIVA
Meskipun punya gaji besar dan jabatan tinggi, sebagian orang di Indonesia tetap korup. Simak alasan psikologis, struktural, dan sosial menurut para ahli dunia.
Ponsel Gaming Termurah di 2025: Nubia Neo 3 GT Punya Fitur Sultan Harga Rakyat, Tapi Ada Kurangnya!
hp
23 Agu 2025
Ulasan lengkap Nubia Neo 3 GT, ponsel gaming termurah dengan performa tinggi. Simak keunggulan, kelemahan, dan hasil tes game seperti Mobile Legends dan Genshin Impact.
KPK tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Diduga terima Rp3 miliar dari pungli buruh, tarif resmi Rp275 ribu dipatok Rp6 juta.
Ingat Lagi Ucapan Immanuel Ebenezer, Minta Koruptor Dihukum Mati: Kita Sudah Muak!
Berita
23 Agu 2025
KPK resmi menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Ironisnya, jejak digitalnya kembali viral karena pernah lantang menyerukan hukuman mati bagi koruptor.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 414 Perwira Tinggi di tiga matra. Simak alasan di balik mutasi besar-besaran ini dan jabatan strategis yang diganti.
Menkes menjelaskan infeksi berat yang menyebabkan sepsis pada Raya diduga dipicu oleh penyakit yang telah diderita selama berbulan-bulan.
Wamenaker Immanuel Ebenezer jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kemenaker.
Selengkapnya
Viva Partner Network
Selengkapnya
Isu Terkini
Pilihan Redaksi
Kaltim Bisa Jadi Percontohan Nasional, Gratispol Kurangi Backlog Perumahan 250 Ribu Unit
kabar
23 Agu 2025
Rumah adalah kebutuhan mendasar rakyat yang setara dengan pangan dan sandang. Angka backlog perumahan di Kaltim sudah mencapai 250 ribu unit sehingga jadi perhatian.
Seorang mantan pegawai dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara oleh PN Serang setelah terbukti menggelapkan dana setoran konsumen dengan modus kwitansi palsu.
Dari ribuan pekerja rentan itu adalah 1.000 nelayan yang dapat perlindungan jaminan sosial. Program itu kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai dan Pemkab Meranti.