Terima Aduan Warga Sihaporas dan Dairi Soal Konflik Lahan, Bane: Fraksi PDIP DPR Akan Perjuangkan

VIVA Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi perwakilan masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Senayan, Jakarta itu membahas konflik lahan dan dugaan perusakan lingkungan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.

Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Maryadi Oekon (Dapil Jabar XI), Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu (Dapil Sumut III), serta Anggota Komisi VII DPR RI, Maria Lestari (Dapil Kalbar I). 

Dari pihak masyarakat, hadir Ketua Lamtoras Sihaporas, Mangitua Ambarita, dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK), Pangihutan Sijabat.

Bane Raja Manalu menegaskan bahwa laporan masyarakat terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius.

“Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ujar Bane, Senin, 29 September 2025.

Ia juga menyoroti keberadaan aparat keamanan perusahaan yang datang dengan perlengkapan menyerupai aparat resmi.

“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” katanya.

Sementara itu, Donny Maryadi Oekon menekankan perlunya verifikasi serius terhadap perizinan dan amdal PT Gruti yang dipersoalkan warga.

“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” jelas Donny.

Dari pihak masyarakat, Mangitua Ambarita menyampaikan bahwa warga Sihaporas sudah lama berjuang mempertahankan tanah mereka.

“Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Pangihutan Sijabat dari Dairi yang menuding PT Gruti merusak hutan dan mengancam sumber air warga.

“Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” ucapnya.

Fraksi PDIP menegaskan akan menindaklanjuti aduan tersebut melalui komisi dan kementerian terkait.

“Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny.

Bane Raja Manalu menambahkan, fraksinya berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.

“Fraksi PDIP memang ditugaskan untuk setiap hari menerima aduan masyarakat. Entah dari manapun itu, kewajiban kami adalah mendengar dan menindaklanjutinya secara politik. Jadi jangan ragu, kami akan terus perjuangkan keluhan Bapak-Ibu semua di DPR,” tandasnya.

Sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam Rakernas V 2024 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk perusakan lingkungan. Rakernas itu juga merekomendasikan penghentian deforestasi, moratorium alih fungsi hutan, serta mendorong reforestasi lahan terdegradasi.