Kebijakan Tambang vs Ekowisata, DPR RI Hingga Guru Besar IPB Kritik Pemerintah
- Dok. Istimewa
VIVA Jakarta – Rencana tambang di Raja Ampat kembali jadi sorotan publik. Setelah sempat memicu penolakan luas, aktivitas pertambangan di kawasan konservasi itu dikabarkan kembali berjalan.
Keputusan pemerintah ini menuai kritik karena dianggap lebih mengutamakan ekonomi ekstraktif ketimbang menjaga ekosistem dan potensi ekowisata Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjadikan perlindungan alam Raja Ampat sebagai prioritas.
“Intinya, kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat ini tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karenanya, kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total,” kata Evita kepada wartawan, dikutip Selasa, 30 September 2025
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi PDIP Evita Nursanty
- VIVA.co.id
Senada dengan itu, Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa ketergantungan pemerintah Indonesia terkait industri ekstraktif pada akhirnya menunjukkan bagaimana miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia.
"Seakan tidak ada jalan lain, pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif, padahal ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
