Frasa 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Geger, Apa Implikasi yang Bakal Muncul?

VIVA Jakarta - Langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres No 79 Tahun 2025 terkait Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang di dalamnya ada frasa 'Ibu Kota Politik' untuk IKN jadi pertanyaan publik.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin heran dengan frasa 'Ibu Kota Politik' karena sebelumnya tak ada dalam Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023 tentang IKN.

“Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023 tentang IKN. Tidak ada sama sekali menyebut frasa Ibu Kota Politik,” kata Khozin dikutip pada Selasa, 23 September 2025.

Khozin meminta pemerintah bisa menjelaskan soal frasa 'Ibu Kota Politik' dalam lampiran di Perpres No 79 Tahun 2025.

Dengan langkah Prabowo itu, Perpres No 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres No 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 



Presiden RI Prabowo Subianto.

Photo :

• Antara FOTO

Menurut Khozin, frasa Ibu Kota Politik perlu diperjelas karena agar tak membingungkan. Dia menuturkan dengan cara itu diartikan secara definitif pindah ibu kota negara atau hanya sekadar penyebutan semata.

Halaman Selanjutnya

“Apakah Ibu Kota Politik sama dengan ibu kota negara? Ketika Ibu Kota Politik dimaknai sama dengan Ibu Kota Negara, maka ada konsekuensi politik dan hukum,” ujar politikus PKB itu.