Frasa 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Geger, Apa Implikasi yang Bakal Muncul?
- Antara FOTO
“Apakah Ibu Kota Politik sama dengan ibu kota negara? Ketika Ibu Kota Politik dimaknai sama dengan Ibu Kota Negara, maka ada konsekuensi politik dan hukum,” ujar politikus PKB itu.
Pun, ia menjelaskan dari Pasal 39 (1) UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, perpindahan ibu kota negara bisa diwujudkan dengan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota negara.
“Implikasi politik dan hukum akan muncul ketika Ibu Kota Negara secara definitif pindah dari Jakarta ke IKN,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia menekankan jika Ibu Kota Politik dimaknai sebagai Ibu Kota Negara, maka keputusan ini mesti jadi agenda bersama seluruh cabang kekuasaan negara. Hal itu termasuk lembaga-lembaga di luar negara, dan lembaga internasional yang berada di Indonesia.
Sebab, ia mengingatkan ketika Ibu Kota Negara definitif berpindah ke IKN, maka ada konsekuensi yang harus disiapkan.
"Tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh lembaga di luar pemerintah termasuk lembaga internasional yang berada di Indonesia,” kata Khozin.
Namun, ia mengkritisi jika yang dimaksud Ibu Kota Politik sebagai pusat pemerintahan sebagaimana tertuang dalam UU IKN, sebaiknya tak perlu buat istilah baru yang justru menimbulkan pertanyaan publik.
