Kemenhaj Kolaborasi dengan Kejagung di Pelaksanaan Haji, Tutup Celah Kebocoran

Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam kesempatan tersebut berharap dukungan dari Kejagung RI untuk proses screening dan tracking. Dengan harapan, aparatur haji yang bergabung memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

“Kami menginginkan adanya super tim di tubuh Kementerian Haji dan Umrah, mengingat agenda keumatan ini bersifat reguler dan krusial. Untuk itu, peran Kejaksaan dalam membantu proses screening dan tracking menjadi sangat penting dilakukan,” ujar Dahnil, dalam keterangan pers yang diterima, Selasa 30 September 2025.

Dalam kolaborasi nantinya, Kejagung akan berperan mengawal proses pengadaan layanan haji seperti dari akomodasi, transportasi, sampai pada konsumsi dan kesehatan. Dengan langkah ini,  kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran bisa ditutup, serta memastikan kontrak layanan dilakukan akuntabel.