Beras Premium Sulit Ditemukan di Ritel, Kementan Buka Suara

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman
Sumber :
  • Info Publik

VIVA Jakarta – Masyarakat di sejumlah wilayah dilaporkan mulai kesulitan mendapatkan beras premium di jaringan ritel. Kondisi ini menjadi sorotan pemerintah karena terjadi ketika stok beras nasional disebut berada dalam kondisi cukup bahkan melimpah.

img_title Survei LRP Petakan Tokoh Pengganti Gibran, Andi Amran dan Anies Masuk Daftar

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta fenomena tersebut tidak dianggap sebagai persoalan ketersediaan beras semata. Pemerintah akan melihat lebih jauh kondisi rantai distribusi untuk mengetahui penyebab beras premium tidak mudah ditemukan di sejumlah toko ritel.

Amran mengatakan, kondisi pasokan beras di tingkat nasional seharusnya tidak menjadi alasan terjadinya kelangkaan. Terlebih, harga beras di pasar tradisional disebut masih berada dalam kondisi yang relatif lebih rendah.

img_title Ketahanan Pangan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Produksi Padi Naik, Pengadaan Beras Rekor

“Bagaimana bisa beras langka? Memangnya tidak ada beras?” ujar Amran di Jakarta, seperti dilansir Info Publik, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, adanya perbedaan kondisi antara pasar tradisional dan jaringan ritel perlu menjadi perhatian. Pemerintah ingin memastikan beras yang tersedia di tingkat produsen maupun distributor dapat tersalurkan dengan baik hingga konsumen.

img_title 30 Kontainer Dibongkar, Bea Cukai Temukan Beras dan Garam di Balik Impor Bahan Kimia

Mentan juga mengingatkan agar kelangkaan beras premium tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengatur pasokan ataupun menaikkan harga secara tidak wajar. Ia menyinggung dugaan praktik mafia dalam tata niaga beras yang dinilai dapat merugikan masyarakat.

Amran sebelumnya juga menyoroti temuan pemerintah terkait dugaan pelanggaran pada perdagangan sejumlah produk beras, termasuk beras fortifikasi. Menurut dia, setiap praktik yang merugikan konsumen harus ditindak sesuai ketentuan.

Ia mencontohkan adanya produk yang berdasarkan perhitungannya seharusnya dijual sekitar Rp13.000, tetapi di pasaran dapat mencapai Rp57.000. Selisih harga tersebut dinilai menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap tata niaga pangan.

“Bayangkan, harganya Rp13.000, dijual Rp57.000. Adil tidak itu?” kata Amran.

Untuk mencegah praktik serupa berulang, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa moratorium, pencabutan izin usaha hingga proses hukum.

“Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” tegasnya.

Amran menegaskan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Menurutnya, melimpahnya stok nasional harus tercermin pada kondisi pasar sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh beras.

Halaman Selanjutnya
img_title