Pengamat Sebut Isu Pemakzulan Gibran dan Pembubaran DPR Sengaja Diciptakan

VIVA Jakarta – Isu politik nasional kembali memanas setelah muncul keterkaitan antara tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan wacana pembubaran DPR. 

Pengamat Politik Pangi Sarwi Chaniago menilai dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh isu diaspora Indonesia yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial.

 

Beberapa waktu lalu, beredar kabar masuknya surat pemakzulan Gibran ke DPR yang dikirim oleh sejumlah purnawirawan TNI.

 

Surat itu menjadi pemicu munculnya berbagai narasi politik baru, termasuk dugaan adanya skenario besar yang berhubungan dengan posisi DPR sebagai lembaga legislatif.

 

Di media sosial, sejumlah warganet membagikan kronologi hari per hari sejak surat itu diterima DPR. Dari kronologi inilah muncul anggapan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran berhubungan erat dengan wacana pembubaran DPR.

 

“Kalau surat pemakzulan kemarin tidak masuk ke DPR, maka DPR tidak akan jadi sasaran serangan. Ada semacam pola yang menunjukkan keterkaitan antara dua isu besar ini,” kata Pangi, Senin, 8 September 2025. 

 

Lebih lanjut, Pangi juga menyinggung ihwal dugaan keterlibatan kelompok politik tertentu yang dikenal sebagai “geng Solo” dalam memunculkan ketegangan politik belakangan ini.

 

Menurutnya, hampir semua menteri yang dikaitkan dengan kelompok tersebut tidak terlihat memberikan pembelaan kepada rakyat kecil ketika gejolak politik memuncak pada peristiwa yang disebut sebagai “Agustus Kelabu”.

 

“Yang jelas, hampir semua menteri yang dikenal bagian dari ‘geng Solo’ tidak mengeluarkan pernyataan sedikitpun untuk membela rakyat jelata. Ini semakin memperkuat pandangan publik bahwa ada aktor-aktor politik di balik dinamika yang terjadi,” kata Pangi.

 

Di sisi lain, isu ini juga menjadi perhatian serius diaspora Indonesia di berbagai negara. Mereka melihat adanya keterkaitan antara tuntutan pemakzulan Gibran dan wacana pembubaran DPR.

 

Bahkan sebagian menilai gejolak politik ini bisa memperlemah stabilitas pemerintahan ke depan jika tidak segera ditangani dengan serius.

 

Pangi menyebut isu pemakzulan Gibran yang kini menyeret nama DPR tidak hanya akan menguji stabilitas politik nasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

 

Menurut Pangi, DPR maupun pemerintah perlu memberi penjelasan terbuka terkait situasi ini agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

 

“Ketika isu besar seperti ini tidak ditangani secara transparan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan DPR. Apalagi jika narasi-narasi liar di media sosial tidak segera diluruskan,” ujarnya.