Pemda Wajib Tahu! Dialog Publik Bisa Jadi Senjata Ampuh Tangkal Konflik

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Jakarta - Komunikasi publik dinilai aspek penting untuk menjaga stabilitas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Upaya itu bisa diimplementasikan melalui dialog publik untuk meredam potensi konflik social masyarakat.

Pemutakhiran Keuangan Daerah 2025, Apa Saja Manfaatnya untuk Pemda?

Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan asistensi bersama jajaran Pemprov Jambi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Muaro Jambi pada Kamis, 11 September 2025. 

Yusharto bilang, kehadirannya bersama jajaran BSKDN di Jambi sebagai penugasan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan asistensi terkait langkah-langkah antisipatif. Upaya itu untuk menjaga stabilitas daerah pasca dinamika penyampaian aspirasi masyarakat yang terjadi akhir Agustus 2025. 

Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus, Pemerintah Minta Pemda Lakukan Ini

Dijelaskan dia, dinamika penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar. Namun, ia mengingatkan hal itu jika tak dikelola dengan baik bisa memicu instabilitas. Selain itu, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Menurut Yusharto, kepercayaan publik hanya bisa dibangun dengan cara pemerintah daerah menjalin komunikasi secara terbuka, transparan, dan menyeluruh kepada masyarakat. 

Meriah! Momen HUT ke-80 RI di DPD RI Ditutup dengan Pesan Perjuangan dan Dedikasi

Ia bilang dengan komunikasi yang efektif, isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan keresahan bisa diredam sejak dini. Upaya itu membuat masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan menjawab kebutuhan mereka.

 

Kemendagri dalam kegiatan asistensi bersama jajaran Pemprov Jambi

Photo :
  • Istimewa

Lebih lanjut, ia menuturkan Pemda bersama unsur Forkopimda juga perlu melakukan pemetaan secara berkala terhadap potensi kerawanan. Hal itu baik di sektor agraris, sosial, maupun politik.

 

Kata dia, langkah itu agar dapat merumuskan langkah antisipatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

"Untuk itu, Bapak/Ibu diharapkan yang ada di daerah khususnya untuk terus menerus melakukan pendalaman dan pemetaan isu yang mungkin timbul itu apa saja, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang mengarah pada tindakan-tindakan anarkis," ujar Yusharto. 

Kemudian, Yusharto juga menyampaikan penting pula menyikapi aspirasi publik secara bijak. 

Menurut dia, aspirasi masyarakat yang disampaikan secara murni adalah hal positif dan harus dihargai. Namun, dalam praktiknya seringkali terdapat upaya dari pihak tertentu untuk menunggangi situasi tersebut demi kepentingan yang bisa menimbulkan kericuhan. 

Maka itu, ia pun mendorong seluruh perangkat daerah, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat bisa selalu jaga koordinasi. Selain itu, memperkuat dialog publik agar aspirasi dapat tersalurkan dengan baik tanpa mengarah pada tindakan anarkis.

Selain aspek komunikasi publik, Yusharto juga menyoroti pentingnya untuk perkuat sistem keamanan berbasis masyarakat melalui aktivasi kembali Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling. 

Ia menjelaskan praktik Siskamling yang dijalankan secara aktif di tingkat desa dan kelurahan bisa menjadi contoh positif dalam menjaga keamanan. Kemudian, bisa meningkatkan solidaritas antar warga. 

Dia menuturkan siskamling bukan hanya berfungsi untuk menjaga keamanan lingkungan. Tapi, sikamling juga jadi wahana membangun kebersamaan, rasa gotong royong, serta kedekatan emosional antara warga yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas daerah. 

"Rencananya nanti kami akan mendatangi salah satu desa yang aktif menjalankan sistem Siskamling sehingga di sana kami bisa sama-sama tahu bagaimana praktik terbaik keamanan dijalankan oleh warga untuk warga," sebutnya.