Banjir Bali, DPR Ingatkan Kementerian PU Soal Drainase dan Infrastruktur Hijau

VIVA Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Irine Roba, menyoroti banjir besar yang melanda Bali. Menurutnya, tragedi ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat maupun daerah terkait lemahnya sistem mitigasi bencana.

“Pertama, saya ingin mengucapkan duka cita atas apa yang terjadi di Bali. Tragedi ini adalah alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat bahwa sistem mitigasi bencana, drainase, dan tata ruang di Bali belum mampu menjawab tantangan pembangunan dan perubahan iklim,” ujar Irine usai rapat kerja Komisi V DPR bersama Kementerian PUPR, Kamis.

Ia menegaskan, kerugian yang timbul tidak semata akibat cuaca ekstrem, melainkan juga karena tata kelola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

“Kehilangan nyawa dan kerugian miliaran rupiah bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga akibat tata kelola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” tambahnya.

Irine meminta Kementerian PUPR berkoordinasi dengan kementerian lain untuk melakukan audit tata ruang serta memperkuat infrastruktur hijau agar bencana serupa tidak terulang.

“Banjir ini menjadi pengingat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan Bali, etalase dunia, tenggelam karena kelalaian dalam menjaga alam dan tata ruang,” tegasnya.

Selain soal mitigasi bencana, Irine juga menyinggung pentingnya program pembangunan yang sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat. Ia mengutip analisis ekonomi yang menyebut konsumsi rakyat akan mendorong investasi, bukan sebaliknya.

Halaman Selanjutnya

“Sehingga dalam semua program prioritas Kementerian PU hari ini, harapannya tujuannya adalah mendukung dan mendorong secara langsung atau tidak langsung daya beli masyarakat itu,” jelasnya.