Sindir KPU Rahasiakan Dokumen Syarat Capres, Ray Rangkuti: Aneh bin Ajaib Penganut Paham Mulyonoisme
- Dok. Pribadi Ray Rangkuti
Pun, ia mengingatkan 16 poin yang dibatasi KPU untuk dapat diakses justru merupakan poin penting dan urgent. Ray mencontohkan dokumen laporan harta kekayaan pribadi capres dan cawapres ke KPK, surat pengadilan belum pernah dipenjara, hingga bukti kelulusan berupa ijazah.
"Yang paling ajaib, ketentuan dimaksud tidak lagi berlaku setelah 5 tahun pemilu. Alias, saat di mana tidak lagi dibutuhkan untuk mengetahui dan menguji keabsahan administratif mereka, baru dokumen yang dimaksud dapat diakses," jelas Ray.
Bagi dia, keputusan KPU itu benar-benar terbalik. Ray menyoroti bukan sekali ini saja KPU membuat aturan yang bertolak belakang dengan kemajuan pemilu jurdil dan demokrasi.
Ray mencontohkan saat KPU yang dipersoalkan karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres saat di mana PKPU belum diubah. Begitupun keputusan lain KPU yang tak mendukung untuk kebaikan pemilu.
"Soal ketentuan tidak membulatkan bilangan desimal ke 1% untuk pemenuhan 3% calon perempuan di dapil kalah di pengadilan. Jadi, kita menemukan anggota KPU yang terlihat enggan mendorong pemilu jurdil, transparan, partisipatif dan akuntabel," tutur Ray.
Lebih lanjut, ia menyinggung KPU yang seperti lebih nyaman berlindung di belakang kehendak partai politik daripada mendorong satu pemilu yang mengarusutamakan partisipasi, transparansi, akuntabilitas.
"Utamanya juga mencegah para koruptor atau calon koruptor masuk ke jabatan publik. Salah satunya adalah mendorong keterbukaan informasi atas harta kekayaan para capres/cawapres. Bukan menutupnya," sebut Ray.
