Soroti Polemik BPJS PBI, HDMI Minta Validasi Data Dilakukan secara Transparan dan Adil
- Istimewa
VIVA Jakarta — Verifikasi dan validasi data yang menyebabkan menonaktifkan secara mendadak terhadap sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) menuai sorotan. Cara validasi data yang kurang sosialisasi itu dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial.
Pimpinan Pusat Himpunan Dai Muda Indonesia (PP HDMI) menyampaikan keprihatinan mendalam perihal polemik validasi data BPJS PBI itu. Ketua umum Pengurus Pusat HDMI Derysmono mengatakan
validasi data itu berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas terutama bagi rakyat miskin dan rentan dengan riwayat penyakit kronis. Pasalnya, masyarakat kalangan itu selama ini menggantungkan akses layanan kesehatan pada skema PBI.
"Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pencabutan perlindungan jaminan kesehatan justru berisiko memperparah ketimpangan dan menambah beban hidup rakyat kecil," kata Derysmono, dalam keterangannya, Selasa, 10 Februari 2026.
Dia menuturkan memproleh kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Hal itu diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai keadilan sosial. Menurutnya, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh rakyat, khususnya kelompok dhuafa, tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak, berkelanjutan, dan mudah diakses.
Derysmono menyampaikan sebagai organisasi dakwah dan sosial yang bersentuhan langsung dengan umat di akar rumput, HDMI menerima banyak aspirasi serta keluhan dari masyarakat yang terdampak imbas kebijakan itu.
Dia menyebut tak sedikit juga masyarakat yang terdampak adalah lanjut usia atau lansia, penyandang disabilitas, buruh harian, serta keluarga pra-sejahtera. Mereka sangat membutuhkan jaminan Kesehatan skema PBI.
"Oleh karena itu, PP Himpunan Dai Muda Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan penonaktifan 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan," jelas Derysmono.
Lebih lanjut, dia menuturkan penting dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara transparan, adil, dan manusiawi, tanpa mengorbankan hak rakyat miskin. Selain itu, disarankan agar
melibatkan unsur masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga sosial dalam proses evaluasi kebijakan agar lebih tepat sasaran.
"Menjamin tidak ada rakyat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kebijakan administratif semata," ujar Derysmono.
Kemudian, ia menambahkan HDMI siap berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta masukan konstruktif. Hal itu demi terwujudnya kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan umat.
